Suara.com - Presiden Jair Bolsonaro pada Kamis (29/7/2021) meminta agar sistem pemungutan suara elektronik di Brazil diganti dengan kertas suara yang bisa dihitung untuk menghindari kecurangan pada pemilu tahun depan.
"Saya menginginkan pemilihan tahun depan, tapi pemilihan yang bersih, demokratis, dan jujur," kata dia kepada para pendukungnya lewat siaran di media sosial.
Bolsonaro menunjukkan serangkaian klip video internet tentang dugaan bukti kecurangan pemilihan yang menegaskan pendapatnya bahwa demokrasi Brazil terancam.
Para pengkritik mengatakan bahwa Bolsonaro, seperti mantan Presiden AS Donald Trump, sedang menyebar keraguan pada pemilu demi memuluskan jalan baginya untuk meraih kemenangan lagi pada 2022.
Dengan popularitas yang menurun setelah Brazil mengalami wabah COVID-19 paling mematikan kedua di dunia, jajak-jajak pendapat menempatkan dia di bawah mantan presiden dari sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva.
Keduanya belum mengumumkan pencalonan diri secara resmi.
Selama berbulan-bulan, Bolsonari bersikeras bahwa Brazil harus menerapkan pencoblosan kertas suara, meski amandemen konstitusi untuk mengubah sistem elektoral kurang mendapat respons dari Kongres.
Otoritas elektoral TSE telah menyangkal tuduhan Bolsonaro yang tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilihan 2014.
Mereka mengatakan pemungutan suara elektronik bisa diaudit dengan baik.
Baca Juga: Tak Membaik Setelah Cegukan Parah, Bolsonaro Kemungkinan Operasi Darurat
Bahkan Aecio Neves yang dikalahkan Dilma Rousseff, calon yang didukung oleh Lula, dalam pemilu 2014 yang ketat, mengatakan pemilihan itu berlangsung dengan baik.
Meningkatnya klaim Bolsonaro tentang kecurangan pemilu muncul pada saat kritis, hanya beberapa hari setelah surat kabar memberi kejutan lewat pemberitaan.
Harian Estado de S. Paulo melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Walter Braga Netto, seorang mantan jenderal angkatan darat, mengancam pemilu 2022 tak akan digelar tanpa kertas suara.
Ancaman itu disampaikan kepada Arthur Lira, ketua Majelis Rendah Kongres, lewat orang lain.
Reuters tidak dapat memeriksa kebenaran laporan itu karena sumbernya anonim.
Baik Lira maupun Braga Netto membantah laporan tersebut. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Jair Bolsonaro Alami Cegukan Kronis Selama 10 Hari, Kenali Penyebabnya!
-
Tak Membaik Setelah Cegukan Parah, Bolsonaro Kemungkinan Operasi Darurat
-
Pernah Ditusuk Saat Kampanye, Presiden Brasil Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Dituduh Korupsi, Jair Bolsonaro Mengumpat di Media Sosial: Persetan!
-
Ditegur Karena Tak Pakai Masker, Bolsonaro Semprot Wartawan: Diam Kamu!
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun