Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya dapat memproduksi berbagai obat-obatan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di dalam negeri. Sehingga tidak lagi bergantung kepada impor.
"Dalam situasi pandemi di mana obat-obatan tersebut dibutuhkan di seluruh dunia, tentu berat jika kita bergantung pada impor," kata Netty Prasetiyani dalam rilis di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
Industri farmasi dalam negeri kata Netty, harus mampu memproduksi sendiri dengan jumlah memadai.
Netty juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan penelitian terkait dengan obat-obatan dan vaksin COVID-19 yang dilakukan anak bangsa.
"Impor obat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek demi menyelamatkan rakyat. Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin COVID-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," ujar Netty
Ia megingatkan bahwa impor akan dilakukan kepada setidaknya tiga jenis obat-obatan yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri, yaitu, Remdesivir, Actemra, dan Gamaras.
Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar memastikan kebijakan impor telah melalui pemeriksaan yang teliti.
"Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," katanya.
Menurut Netty, Pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir hingga apotek dan toko obat.
Baca Juga: Puan Maharani: Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memperingatkan jangan ada penimbunan obat-obatan, vitamin, oksigen, dan alat-alat kesehatan, selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Tentu sebagai hal yang penting juga janganlah saat rakyat Indonesia sedang mengalami kondisi susah saat ini, penimbun-penimbun obat tidak punya akhlak. Saya harapkan mereka juga harus mau menjadi bagian kesatuan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (30/7).
Menurut Erick Thohir, saat ini rakyat benar-benar sedang susah sehingga semua harus mendukung dan membantu mereka supaya ekonomi Indonesia bisa bergerak dan tentunya kesehatan tetap dijaga.
"Kita terus berupaya juga memastikan bahwa keberadaan obat-obatan tetap ada dan tersedia di apotek-apotek. Karena itu kita tingkatkan kapasitas produksi kami," katanya.
Lebih lanjut Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan juga sangat penting peran perusahaan swasta dalam mendukung ketersediaan obat, karena yang pembuatan obat seperti Favipiravir bukan hanya BUMN, melainkan juga oleh swasta. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
-
Murid SMP Kena Bully Gegara Salah Kirim Stiker, Menteri PPPA Soroti Kondisi Korban
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Bukan Lagi Isu, Hujan Mikroplastik Resmi Mengguyur Jakarta dan Sekitarnya
-
Heboh Dugaan Korupsi Rp237 M, Aliansi Santri Nusantara Desak KPK-Kejagung Tangkap Gus Yazid
-
Terungkap di Rekonstruksi! Ini Ucapan Pilu Suami Setelah Kelaminnya Dipotong Istri di Jakbar
-
Kena 'PHP' Pemerintah? KPK Bongkar Janji Palsu Pencabutan Izin Tambang Raja Ampat
-
Ketua DPD RI Serahkan Bantuan Alsintan dan Benih Jagung, Dorong Ketahanan Pangan di Padang Jaya
-
KPK Ungkap Arso Sadewo Beri SGD 500 Ribu ke Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso
-
KPK Tahan Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN