Suara.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai situs web yang dikelola pemerintah masih lemah. Hal itu ditunjukkan dari situs milik Sekretarit Kabinet yang kembali mengalami peretasan.
Peretasan berulang kepada situs milik pemerintah, terutama milik Sekretariat Kabinet itu memperlihatkan bahwa sistem keamanan siber masih lemah.
"Khusus peretasan terhadap situs Sekretariat Kabinet, kami mencatat setidaknya sudah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu kejadian Sabtu kemarin (31/7), tahun 2015 yang lalu dan pada era pemerintahan Presiden SBY," kata Christina kepada wartawan, Senin (2/8/2021).
Menurut Christina, dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa memastikan keamanan siber berjalan optimal. Ia berujar peretasan kembali situs Setkab memperlihatkan koordinasi terkait keamanan siber masih belum sesuai harapan dan perlunya peningkatan kinerja BSSN.
"Dalam kerangka fungsi pengawasan DPR-RI, tentu saja kejadian ini menjadi catatan bagi kami untuk mengevaluasi kinerja BSSN serta mendorong upaya perbaikan yang perlu dilakukan," kata Christina.
Peretasan berulang yang mencerminkan lemahnya keamanan siber itu pula yang dinilai Christina menunjukkan pentingnya keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melalui UU PDP nantinya regulasi mengenai kewajiban pengelola data pribadi untuk menjaga sistem keamanan siber tentunya akan diatur.
Lewat regulasi kata Christina nantinya audit bisa dilakukan terhadap pengelola data, yaitu badan publik, instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk memastikan yang bersangkutan telah mengimplementasikan sistem pencegahan terhadap peretasan atau kebocoran data dengan optimal atau tidak.
"Kegagalan pengimplementasian sistem pengamanan yang optimal akan membawa konsekuensi pertanggungjawaban baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana," ujarnya.
Baca Juga: Perusahaan Dianjurkan Gunakan Jasa Bounty Hunter untuk Cari Celah Keamanan Siber
Berita Terkait
-
Perusahaan Dianjurkan Gunakan Jasa Bounty Hunter untuk Cari Celah Keamanan Siber
-
Cegah Kebocoran Password, Ini 5 Tips Mengatasinya
-
Turun Tangan! Bareskrim Usut Kasus Peretasan Data 2 Juta Nasabah BRI Life
-
Pemuda 20 Tahun Bobol Data Covid-19, Raup Keuntungan dari Jualan Sertifikat Vaksin
-
Harap Waspada, WFH Berpotensi Tingkatkan Risiko Keamanan Siber Cloud
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi