Suara.com - Anggota DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari menyayangkan program vaksinasi di sejumlah daerah yang masih memakai sistem manual.
Menurutnya, berebut vaksin di puskesmas dianggap tidak manusiawi. Sistem ini membuat orang yang antre datang di pagi hari mendapat nomor urut pertama. Sedangkan jika antre terakhir, masih harus menunggu.
Padahal, menurutnya, ada warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis dua. Dia bisa kalah cepat berebut nomor antrean dengan orang lain yang baru telat sehari hanya karena berebut nomor antrean di puskesmas sejak dini hari.
"Untuk itu, saya mendesak pemerintah daerah untuk cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang," ujar Agatha dalam laporan Jatimnet.
Ia berharap agar proses vaksinasi mengunakan teknologi informasi yang sudah ada dan tersedia. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, otomatis basis data sudah tersedia berdasarkan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Puskesmas bisa memanfaatkan aplikasi pesan pendek untuk mendahulukan sesuai urutan vaksinasi sebelumnya.
"Mengingat saat ini stok vaksin untuk dosis dua terbatas, saya mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga," katanya.
Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis kedua. Lalu gunakan pertimbangan epidemiologi, misalnya mengutamakan pemberian dosis kedua untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) sesuai basis data yang dimiliki Dinas Kesehatan atau Puskesmas.
Untuk di Surabaya, ia yakin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat memahami penggunaan basis data dan instrumen teknologi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi.
"Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di puskesmas atau sentra vaksin yang tetap," kata politikus PDI Perjuangan.
Baca Juga: Studi: Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Turunkan Risiko Tertular Varian Delta Nyaris 60 Persen
Agatha mengamati stok vaksin di puskesmas rata-rata hanya 150-200 dosis. Tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Maka, ia berharap Pemprov Jatim benar-benar memperhatikan hal ini.
Menurutnya, percuma ada sentra vaksin yang lain, tapi pasokan di puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stok di puskesmas sangat terbatas.
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu