Suara.com - Anggota DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari menyayangkan program vaksinasi di sejumlah daerah yang masih memakai sistem manual.
Menurutnya, berebut vaksin di puskesmas dianggap tidak manusiawi. Sistem ini membuat orang yang antre datang di pagi hari mendapat nomor urut pertama. Sedangkan jika antre terakhir, masih harus menunggu.
Padahal, menurutnya, ada warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis dua. Dia bisa kalah cepat berebut nomor antrean dengan orang lain yang baru telat sehari hanya karena berebut nomor antrean di puskesmas sejak dini hari.
"Untuk itu, saya mendesak pemerintah daerah untuk cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang," ujar Agatha dalam laporan Jatimnet.
Ia berharap agar proses vaksinasi mengunakan teknologi informasi yang sudah ada dan tersedia. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, otomatis basis data sudah tersedia berdasarkan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Puskesmas bisa memanfaatkan aplikasi pesan pendek untuk mendahulukan sesuai urutan vaksinasi sebelumnya.
"Mengingat saat ini stok vaksin untuk dosis dua terbatas, saya mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga," katanya.
Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis kedua. Lalu gunakan pertimbangan epidemiologi, misalnya mengutamakan pemberian dosis kedua untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) sesuai basis data yang dimiliki Dinas Kesehatan atau Puskesmas.
Untuk di Surabaya, ia yakin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat memahami penggunaan basis data dan instrumen teknologi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi.
"Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di puskesmas atau sentra vaksin yang tetap," kata politikus PDI Perjuangan.
Baca Juga: Studi: Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Turunkan Risiko Tertular Varian Delta Nyaris 60 Persen
Agatha mengamati stok vaksin di puskesmas rata-rata hanya 150-200 dosis. Tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Maka, ia berharap Pemprov Jatim benar-benar memperhatikan hal ini.
Menurutnya, percuma ada sentra vaksin yang lain, tapi pasokan di puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stok di puskesmas sangat terbatas.
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!