Suara.com - Anggota DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari menyayangkan program vaksinasi di sejumlah daerah yang masih memakai sistem manual.
Menurutnya, berebut vaksin di puskesmas dianggap tidak manusiawi. Sistem ini membuat orang yang antre datang di pagi hari mendapat nomor urut pertama. Sedangkan jika antre terakhir, masih harus menunggu.
Padahal, menurutnya, ada warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis dua. Dia bisa kalah cepat berebut nomor antrean dengan orang lain yang baru telat sehari hanya karena berebut nomor antrean di puskesmas sejak dini hari.
"Untuk itu, saya mendesak pemerintah daerah untuk cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang," ujar Agatha dalam laporan Jatimnet.
Ia berharap agar proses vaksinasi mengunakan teknologi informasi yang sudah ada dan tersedia. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, otomatis basis data sudah tersedia berdasarkan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Puskesmas bisa memanfaatkan aplikasi pesan pendek untuk mendahulukan sesuai urutan vaksinasi sebelumnya.
"Mengingat saat ini stok vaksin untuk dosis dua terbatas, saya mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga," katanya.
Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis kedua. Lalu gunakan pertimbangan epidemiologi, misalnya mengutamakan pemberian dosis kedua untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas dan memiliki penyakit penyerta (komorbid) sesuai basis data yang dimiliki Dinas Kesehatan atau Puskesmas.
Untuk di Surabaya, ia yakin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat memahami penggunaan basis data dan instrumen teknologi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi.
"Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di puskesmas atau sentra vaksin yang tetap," kata politikus PDI Perjuangan.
Baca Juga: Studi: Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Turunkan Risiko Tertular Varian Delta Nyaris 60 Persen
Agatha mengamati stok vaksin di puskesmas rata-rata hanya 150-200 dosis. Tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Maka, ia berharap Pemprov Jatim benar-benar memperhatikan hal ini.
Menurutnya, percuma ada sentra vaksin yang lain, tapi pasokan di puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stok di puskesmas sangat terbatas.
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Aset Sudah Disita tapi Belum Diperiksa, KPK Beri Sinyal Tegas untuk Ridwan Kamil
-
Indonesia Resmi Akhiri KLB Polio Tipe 2, Menkes Ingatkan Anak-anak Tetap Harus Vaksin Sesuai Usia
-
Jaga Warga Diperluas hingga Pedukuhan, Kapolri Tekankan Penyelesaian Masalah Lewat Kearifan Lokal
-
Polisi: Pelaku Ledakan SMAN 72 Pesan Bahan Peledak Online, Kelabui Ortu Pakai Alasan Eskul
-
Kapolri dan Sri Sultan Pimpin Apel Jaga Warga, Perkuat Keamanan Berbasis Komunitas di DIY
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?