Angkat Eks Koruptor jadi Komisaris, Erick Thohir Tak Konsisten Terapkan Jargon AKHLAK BUMN

Suara.com - Eks napi korupsi atau koruptor proyek pembangunan PLTU Izedrik Emir Moeis diangkat menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Terkait pengangkatan Emir, anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar mempertimbangkan profesionalitas dan moral.

Herman mengatakan dengan jargon BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) seharusnya pertimbangan profesionalitas dan moral harus diterapkan secara konsisten dalam mengangkat seseorang menjadi komisaris.

"Harusnya jargon ini dikedepankan dan dilaksanakan secara konsisten," kata Herman kepada wartawan," Jumat (6/8/2021)

Herman menyoroti juga terkait pemilihan PT Pupuk Iskandar Muda sebagai tempat pelabuhan Emit menduduki kursi komisaris. Di mana dengan melihat kondisi perusahaan saat ini menurut Herman seharusnya Erick memilih sosok profesional ketimbang Emir.

"Lagipula PT Pupuk Iskandar Muda buka perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itupun ditopang karena adanya subsidi pupuk, oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial," kata Herman.

"Jika dikelola secara profesional tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis," ujarnya.

Kemunduran BUMN

Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara terkait penunjukan eks napi korupsi atau koruptor proyek pembangunan PLTU di Tarahan Lampung Izedrik Emir Moeis oleh Kementerian BUMN untuk menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengaku tak habis pikir apakah tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan tersebut.

Baca Juga: Profil Emir Moeis Eks Koruptor yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

" Mosok nggak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk. Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih dan kompeten," ucap Adnan dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021).

Adnan menilai penunjukan Emir Moeis tersebut sebagai salah satu bentuk kemunduran BUMN di Indonesia dalam pengelolaan pengisian jabatan.

"Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang massif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi," tegas Adnan.

"Tidak heran kalau BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik," Adnan menambahkan.

Menurut Adnan, langkah tersebut sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel.

"Jadi saya kira ada pemakluman terhadap korupsi yang membuat para eks napi korupsi bisa menjadi pejabat publik lagi," tutup Adnan.