Suara.com - Di tengah kesusahan yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19, begitu semarak pemasangan baliho bergambar wajah politikus, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di berbagai wilayah.
Di tengah sorotan publik, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan pemasangan baliho Airlangga merupakan strategi sosialisasi.
Pemasangan spanduk, kata dia, sudah kesepakatan dalam rapat pimpinan nasional dan rapat kerja nasional Partai Golkar yang diselenggarakan Maret 2021.
Setiap jajaran struktural partai hingga anggota DPR Fraksi Golkar harus menjalankan instruksi hasil rapat yaitu menyosialisasikan Airlangga.
Tetapi instruksi partai bukan hanya mengenalkan Airlangga lewat baliho, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Ace kemudian menyebut salah satu contoh kegiatan sosial kemanusiaan yang sudah dijalankan partainya, sejak Februari 2021 membuat program Yellow Clinic, yang salah satunya membantu program vaksinasi bagi pengurus dan masyarakat di luar pengurus.
Airlangga, kata Aceh, sudah menginstruksikan kepada kepala daerah dan anggota DPRD dari Golkar untuk membuat program yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Kritik Baliho
Baliho yang paling banyak terpampang di ruang publik belakangan ini, antara lain bergambar Puan Maharani (PDI Perjuangan), Airlangga Hartarto (Golkar), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Baca Juga: Ekonomi Nasional Melesat Tinggi Pada Kuartal II, Bagaimana Kuartal III?
Di kalangan politikus sendiri, ada yang pro dan kontra dengan pemasangan baliho, terutama karena sekarang keadaan sedang susah akibat pandemi Covid-19.
Politikus Partai Amanat Nasional Abdillah Toha sampai berkata di Twitter: "Halo Puan, Erlangga (Ketum Golkar), Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk pilpres yang masih 3 tahun lagi."
Berita Terkait
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Insentif Kendaraan Listrik Dihentikan, Untung atau Buntung?
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar