Suara.com - Pemerintah ternyata tetap melanjutkan proyek pembangunan tempat wisata premium di kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT, meski sudah diperingatkan agar dihentikan oleh badan PBB, UNESCO.
"Proyek ini akan dilanjutkan … sudah disetujui tidak akan memberikan dampak," kata Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK kepada kantor berita Reuters.
Padahal UNESCO sudah memperingatkan, jika rencana pembangunan "Jurassic Park" dilanjutkan akan berdampak buruk bagi lingkungan.
"Jurassic Park" adalah sebutan dari pengguna sosial media, bukan nama resmi proyek sebenarnya di Taman Nasional Komodo.
Penyebutan ini terjadi setelah foto yang beredar di jejaring sosial, yang menggambarkan seekor komodo berdiri di depan sebuah mobil besar dan mengingatkan mereka pada pulau dinosaurus di film Jurassic Park.
Sejak tahun lalu, sejumlah pembangunan untuk pengembangan pariwisata dilaporkan sedang berlangsung di Taman Nasional Komodo, yang juga masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.
Sejumlah lembaga dan organisasi di Indonesia dan internasional menyoroti proyek tersebut, karena dianggap mengancam habitat komodo.
Seperti yang dikutip dari BBC Indonesia, Wiratno mengatakan pembangunan, termasuk di Pulau Rinca, sudah mencapai 95 persen dan akan tetap dilanjutkan.
Ia juga mengatakan pembangunan infrastruktur di lahan seluas 1,3 hektar di kawasan Loh Buaya, Pulau Rinca, justru untuk melindungi komodo.
Baca Juga: Dilarang UNESCO, Pemerintah Jalan Terus Bangun Proyek 'Jurassic Park' di Pulau Komodo
Desakan untuk pariwisata berbasis pada kerakyatan
Bulan Juli kemarin, dalam Konferensi Komite Warisan Dunia, UNESCO mengatakan proyek pembangunan tersebut membutuhkan hasil analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang baru, yakni soal masalah penangkapan ikan ilegal dan potensi risiko perusakan habitat komodo.
Petinggi UNESCO juga sudah meminta perkembangan baru dari analisis tersebut, tapi tidak mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Indonesia.
Wiratno mengatakan analisis yang baru sedang disusun dan bisa diserahkan pada bulan September mendatang.
Hingga saat ini tidak ada kejelasan proyek apa yang sedang dilakukan di Pulau Rinca tersebut.
Tahun lalu, Pemerintah Indonesia mengatakan sedang membangun "tempat wisata premium" di pulau tersebut.
Sementara dalam pernyataan terpisah, Wiratno mengatakan proyek tersebut akan mencakup renovasi pada struktur yang sudah ada dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi komodo.
Berita Terkait
-
Dilarang UNESCO, Pemerintah Jalan Terus Bangun Proyek 'Jurassic Park' di Pulau Komodo
-
Eks Menhut Zaman SBY Sindir Jokowi Soal Proyek TN Komodo: Presiden Jokowi Ojo Meneng Wae
-
Keren, Siswa Madrasah di Jombang Delegasi UNESCO IMUN Conference 2021
-
Terancam, PBB Ajukan Great Barrier Reef Jadi Situs Warisan Dunia dalam Bahaya
-
Waduh! UNESCO Usulkan Gugusan Terumbu Karang Terbesar di Dunia Dalam Status Bahaya
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional