Suara.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyampaikan klarifikasi dan kronologis atas viralnya kasus penganiayaan terhadap seorang diplomat Nigeria yang dilakukan oleh petugas Imigrasi beberapa waktu lalu.
Ibnu menceritakan awal kejadian itu pada 7 Agustus 2021, saat petugas Imigrasi hendak melakukan pengecekan rutin dan pengawasan terhadap izin tinggal warga negara asing. Ketika itu, pas petugas Imigrasi berada di Apartemen di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Petugas Imigrasi, kata Ibnu, bertemu salah satu warga negara asing yakni Diplomat asal Nigeria itu saat berada di depan Apartemen. Maka itu, petugas Imigrasi meminta Diplomat asal Nigeria untuk menunjukan identitas tinggal di Indonesia. Namun, saat itu WNA itu menolak untuk memperlihatkan.
"Yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas atau paspornya kepada tim pengawasan keimigrasian yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut," kata Ibnu dalam konferensi pers secara daring, Kamis (12\8\2021).
Ibnu pun menjelaskan bahwa petugas sudah bersikap kooperatif terhadap WNA tersebut. Di mana, petugas Imigrasi memiliki kewenangan orang asing wajib memperlihatkan dan menyerahkan paspor atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas sesuai SOP pengawasan keimigrasian.
Namun, kata Ibnu, WNA itu malah menantang petugas Imigrasi untuk membawa dirinya diperiksa ke Kantor Imigrasi.
"Bahkan bersikap tidak kooperatif dengan menghardik petugas serta menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan," ucap Ibnu.
Ibnu pun menegaskan bahwa petugas Imigrasi awalnya tidak mengetahui WNA Nigeria itu merupakan Diplomat di negara asalnya. Lantaran, WNA itu tidak menunjukkan dari awal identitas dirinya tersebut.
"Saya perlu garis bawahi bahwa yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas, maka petugas imigrasi tidak mengetahui status diplomatik yang bersangkutan," ucap Ibnu.
Baca Juga: Sesalkan Kasus Penganiayaan Diplomat Nigeria, Kemenlu RI: Insiden Tidak Terkait Pemerintah
"Sesuai dengan aturan yang ada dan permintaan yang bersangkutan, maka dibawa oleh petugas imigrasi ke kantor imigrasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut."
Berita Terkait
-
Sesalkan Kasus Penganiayaan Diplomat Nigeria, Kemenlu RI: Insiden Tidak Terkait Pemerintah
-
Dianiaya oleh Pegawai Imigrasi, Dubes Nigeria Ditarik Pulang
-
Buntut Panjang Diplomat Nigeria Dianiaya Oknum Imigrasi, Berujung Desakan Pemecatan
-
Perkara Diplomat dan Petugas Imigrasi, Nigeria Ancam Tinjau Ulang Hubungan Bilateral
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional