Suara.com - Lembaga survei kembali merilis hasil survei terbarunya mengenai penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hasil survei ini salah satunya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap data covid pemerintah masih rendah.
Awalnya survei ini menunjukkan soal penilaian publik terkait penanganan pandemi Covid-19, hasilnya sebanyak 51.4 persen responden menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sangat baik dan baik, berada di atas yang menyatakan buruk dan sangat buruk 45,6 persen.
Kemudian dalam survei ini juga diukur soal tingkat kepercayaan publik terhadap data covid dari pemerintah. Hasilnya, sebanyak 53,1 persen percaya dengan data covid dari pemerintah sementara 43,3 persen tidak mempercayai data Covid-19 dari pemerintah.
Kendati begitu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, menyampaikan kepercayaan publik terhadap data covid dari pemerintah masih rendah. Begitu juga dengan penanganan pandemi.
"Kepercayaan terhadap data terkait Covid-19 yang disajikan oleh pemerintah tergolong rendah," kata Yunarto dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Kamis (12/8/2021).
Selain dua hal itu, survei dilakukan juga untuk mengetahui dampak apa yang paling dirasakan selama pandemi. Hasilnya sebanyak 60,3 persen masyarakat menyatakan berkurangnya penghasilan sebagai dampak pandemi paling dirasakan.
Kemudian dampak kehilangan pekerjaan sebanyak 16,1 persen, lalu harus belajar di rumah dengan 6 persen, membiasakan melakukan 5 M dengan 3,1 persen, harus bekerja dari rumah di angka 2,6 dan lebih taat beribadah dengan 2 persen.
Adapun untuk diketahui survei ini dilakukan Charta Politika sejak 12 sampai 20 Juli 2021. Metode survei yang digunakan yakni multistage random sampling dengan 1200 responden. Margin of error dari survei ini sendiri mencapai 2,83 persen.
Baca Juga: Charta Politika Ungkap Dua Faktor Elektabilitas Capres Baliho Berada di Posisi Buncit
Berita Terkait
-
Charta Politika Ungkap Dua Faktor Elektabilitas Capres Baliho Berada di Posisi Buncit
-
Cegah Covid-19, Mahasiswa KKN UNDIP Berikan Tips Meningkatkan Imun Tubuh
-
Manfaat Inisiasi Menyusui Dini bagi Ibu Positif Covid-19, Bisa Bantu Atasi Stres
-
Pemprov Kepulauan Riau Siapkan Ribuan Vaksin Moderna Untuk Warga Sipil
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia