Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendibud-Ristek) Nadiem Makarim meminta para pelajar dan mahasiswa untuk terus bersabar karena sekolah tak kunjung dibuka dampak pandemi Covid-19 yang belum mereda.
Nadiem mengatakan dirinya sangat paham bagaimana sulitnya insan pendidikan Indonesia yang selama hampir 1,5 tahun lebih ini menjalani pembelajaran jarak jauh atau belajar online.
"Saya berharap teman-teman yang masih harus sekolah atau kuliah daring untuk tetap semangat dan bersabar," kata Nadiem dalam acara Simposium Merdeka Belajar, Kamis (12/8/2021).
Nadiem juga mengapresiasi para mahasiswa yang mau bergabung dengan program Kampus Merdeka, membantu para pelajar untuk beradaptasi dengan belajar online di daerahnya masing-masing.
"Program kampus mengajar telah mengirimkan 17 ribu mahasiswa pada angkatan pertama, untuk angkatan kedua kami akan memberangkatkan 22 ribu mahasiswa untuk membantu bapak ibu guru mengajar adik-adik SD dan SMP yang membutuhkan dukungan dan untuk mengejar ketertinggalan di masa pandemi," ungkapnya.
Dia berpesan agar pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang diperbolehkan di daerah dengan status PPKM Level 3 dan 2 untuk selalu menjaga protokol kesehatan.
"Yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas untuk selalu patuhi protokol kesehatan," tegasnya.
Diketahui, pemerintah memperbolehkan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas di daerah dengan status PPKM Level 3 dan 2, meski lonjakan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda.
Hal itu diatur dalam dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (9/8/2021).
Baca Juga: Prinsip Melayani Nadiem Makarim dari Gojek ke Kemendikbud
PTM Terbatas harus diselenggarakan dengan hati-hati mengikuti panduan yang tertuang dalam Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
Kapasitas orang maksimal untuk buka sekolah dibatasi maksimal 50 persen.
Kecuali SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62-100 persen dan PAUD maksimal 33 persen, dengan penerapan protokol jaga jarak harus diatur minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
Sementara untuk daerah yang berstatus PPKM Level 4 wajib menutup sekolah dan belajar online dari rumah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Tampang Koko Erwin Bandar Pemasok Narkoba Eks Kapolres Bima, Kini Pincang di Kursi Roda
-
KPK Terima Hasil Audit BPK, Berapa Angka Pasti Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji?
-
Pemprov DKI Jakarta Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis Mulai Juli 2026, Total Ada 103
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
Perang! Pakistan Klaim Serangannya Menewaskan 133 Tentara Afghanistan
-
Vonis 9 Tahun Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Kerugian Rp171 Triliun Dibantah Hakim!
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!