Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut mengomentari lomba tulis artikel yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka Hari Santri Nasional 2021.
Mardani menilai tema perlombaan tersebut terlalu tendensius.
"Aneh temanya dan terkesan tendensius. Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama. BPIP mestinya menyatukan bukan buat kontroversi," kata Mardani lewat unggahannya di Twitter yang dipersilakan untuk dikutip Suara.com, Jumat (13/8/2021).
Dia juga menilai, ada tema lain yang lebih dianggap visioner dibandingkan tema yang ditentukan dalam perlombaan tersebut.
"Ada ide tema lain yang lebih visioner dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional seperti 'Pandangan Santri dalam bahaya Perubahan Iklim'. Atau 'Santri untuk Indonesia bebas korupsi'," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini menyarankan agar BPIP bisa melakukan evaluasi secara total.
"Tapi mengubah tema hanya permukaan, paradigma BPIP mestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni. BPIP perlu evaluasi total," katanya.
Jadi Sorotan
Untuk diketahui, BPIP kembali menjadi sorotan kali ini terkait dengan acara perlombaan penulisan artikel tingkat nasional khusus para santri. Hal itu disorot lantaran tema dalam perlombaan dinilai kurang pas.
Baca Juga: Gelar Lomba Kepenulisan Bertema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam, BPIP Disorot Warganet
Hal itu salah satunya seperti apa yang disuarakan oleh Analis Media Sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi lewat akun Twitter-nya.
Menurutnya, justru baik santri maupun anak-anak masa kini lebih tertarik dengan tema lain seperti penanganan pandemi dalam pandangan Islam misalnya.
"Sekedar sharing ide buat mimin BPIP. Anak-anak santri NU,MU, anak-anak gen Z, millenial, KPoppers, mereka concernnya ke topik; climate change, tanam mangrove, bantu covid lintas agama, dan lain-lain. Coba topiknya kekinian: pandangan Islam tentang climate change, kerja lintas agama, dan lain-lain," kata Ismail dalam cuitannya yang dipersilakan untuk dikutip Suara.com, Jumat (13/8/2021).
Untuk diketahui tema perlombaan BPIP tersebut yakin pertama, hormat bendera menurut Islam dan kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam.
Ismail meminta agar BPIP seharusnya mengajak para santri hingga anak-anak masa kini untuk mewujudkan Pancasila dalam konteks kekinian.
"Bagaimana nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Agama menjawab problem besar manusia," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional