Suara.com - Lomba penulisan artikel yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional mengangkat tema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam. Belakangan, tema lomba penulisan artikel tersebut menjadi pro dan kontra.
Menurut pandangan politikus Partai Keadilan Sosial Mardani Ali Sera menyebut, "Aneh temanya dan terkesan tendensius."
BPIP dinilai Mardani, "Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama."
BPIP, menurut dia, seharusnya menyatukan, bukan buat kontroversi. Lebih jauh, Mardani meminta BPIB dievaluasi secara menyeluruh.
“Mengubah tema hanya permukaan, paradigma BPIP mestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni. BPIP perlu evaluasi total,” kata dia.
Mardani menyarankan tema lomba mengangkat isu-isu yang visioner, misalnya pandangan santri dalam bahaya perubahan iklim atau santri untuk Indonesia bebas korupsi.
Lomba penulisan artikel yang diselenggarakan BPIP menawarkan hadiah untuk juara pertama mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp7 juta, juara dua Rp5,5 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.
Pandangan yang berbeda disampaikan politikus Golkar Ace Hasan Syadzily yang menurutnya tema lomba tersebut tak perlu dijadikan kontroversi. Dia menilai temanya sudah bagus.
"Seharusnya perlombaan tulis artikel ini tak perlu dinilai kontroversi. Lomba seperti ini biasa saja," kata Ace, kemarin.
Baca Juga: Lomba Tema Hormat Bendera Menurut Islam, Anwar Abbas: BPIP Harusnya Dibubarkan
"Temanya yang diangkatnya juga bagus kok, membahas menghormat bendera dalam perspektif Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam pandangan Islam."
Perlombaan tersebut, menurut dia, justru bisa memperkuat keyakinan kalangan santri bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat bendera itu tidak ada masalah menurut ajaran agama Islam.
Berita Terkait
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Panas di Senayan: Usulan BPIP Jadi Kementerian Ditolak Keras PDIP, Apa Masalahnya?
-
Ingatkan Pemerintah Soal Pemborosan, Legislator PKS: Perlu Dijelaskan Apa Itu Ibu Kota Politik
-
Bicara di DPR, Habib Muhsin Alatas Usul BPIP Harus Bebas dari Pengaruh Orang-orang Politik
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga