- BPIP diminta agar tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik
- BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa
- Habib Muhsin mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Suara.com - Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Habib Muhsin Alatas, mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/9/2025), terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menyampaikan, bahwa BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa, bukan mereka yang datang dengan agenda politik atau pesanan kelompok tertentu.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperihatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," ujar Muhsin dalam rapat.
Ia mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, hal tersebut akan menyimpang dari tujuan luhur pembentukan BPIP.
Lebih lanjut, Muhsin menekankan pentingnya menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki "rasa kebatinan" yang sama dengan para pendiri bangsa di BPIP.
Menurutnya, mereka harus memiliki semangat kuat untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara konsisten.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," pungkasnya.
Baca Juga: BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Berita Terkait
-
Megawati Saksikan Paskibraka 2025 Dikukuhkan, Ini Pesan Pentingnya soal Nasionalisme
-
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
-
Siap-siap! Pelajaran 'PMP' Bakal Kembali, Pancasila Jadi Syarat Masuk Kampus?
-
BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
-
'Ini Uang Rakyat!', Jenderal Bintang Dua Ngamuk di DPR, Minta BPIP Dibubarkan Saja, Jika...
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Tak Hanya Kekerasan Anak, LPSK Endus Dugaan Penipuan hingga Malapraktik di Daycare Little Aresha
-
Tak Sekadar Jejak Pesawat, Contrails Ternyata Berdampak pada Iklim: Kok Bisa?
-
Target 120 Juta Motor Listrik Dinilai Belum Realistis, IESR Soroti Infrastruktur dan Beban Fiskal
-
KAI Akan Tutup Perlintasan Tak Penuhi Syarat Keselamatan, Termasuk yang Dibuka Warga
-
Mendagri Tito Apresiasi Jajaran TNI, Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional
-
Sempat Tanya Menu Makan Malam, Jadi Pesan Terakhir Arinjani Sebelum Tewas Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Andi Gani Tegaskan Perayaan May Day di Monas 'Nol Dana Negara' Meski akan Dihadiri Prabowo
-
Pola Kekerasan Sejak Lama, LPSK Sebut Masih Ada Potensi Lonjakan Korban Daycare Little Aresha
-
Krisis Energi Tekan Kelas Menengah Indonesia, Satu Guncangan Bisa Jadi Miskin
-
Transportasi Publik Belum Jadi Layanan Dasar, ITDP Dorong Penguatan Kebijakan Nasional