- BPIP diminta agar tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik
- BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa
- Habib Muhsin mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Suara.com - Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Habib Muhsin Alatas, mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/9/2025), terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menyampaikan, bahwa BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa, bukan mereka yang datang dengan agenda politik atau pesanan kelompok tertentu.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperihatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," ujar Muhsin dalam rapat.
Ia mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, hal tersebut akan menyimpang dari tujuan luhur pembentukan BPIP.
Lebih lanjut, Muhsin menekankan pentingnya menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki "rasa kebatinan" yang sama dengan para pendiri bangsa di BPIP.
Menurutnya, mereka harus memiliki semangat kuat untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara konsisten.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," pungkasnya.
Baca Juga: BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Berita Terkait
-
Megawati Saksikan Paskibraka 2025 Dikukuhkan, Ini Pesan Pentingnya soal Nasionalisme
-
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
-
Siap-siap! Pelajaran 'PMP' Bakal Kembali, Pancasila Jadi Syarat Masuk Kampus?
-
BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
-
'Ini Uang Rakyat!', Jenderal Bintang Dua Ngamuk di DPR, Minta BPIP Dibubarkan Saja, Jika...
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara
-
Geger WNA Israel Punya KTP Cianjur, Bupati Tegaskan 100 Persen Palsu: NIK Tak Terbaca Sistem
-
Dua Tersangka Kasus Suap Bupati Kolaka Timur Dipindahkan ke Kendari, Sidang Siap Dimulai!
-
WNA Israel Punya KTP Cianjur Viral di Medsos, Kok Bisa Lolos? Ini Faktanya
-
Baru Bebas, Dua Residivis Curanmor Nyamar Jadi Driver Ojol dan Beraksi Lagi
-
Geger Ijazah Jokowi, Petinggi Relawan Andi Azwan: Yang Nuding Palsu Itu Teroris!
-
Pemprov DKI Tertibkan Pasar Barito, Pramono: Kami Sangat Humanis, Manusiawi Sekali