- BPIP diminta agar tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik
- BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa
- Habib Muhsin mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Suara.com - Mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Habib Muhsin Alatas, mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diisi oleh individu yang memiliki jabatan politik.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/9/2025), terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menyampaikan, bahwa BPIP seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tulus terhadap kondisi bangsa, bukan mereka yang datang dengan agenda politik atau pesanan kelompok tertentu.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperihatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," ujar Muhsin dalam rapat.
Ia mewanti-wanti agar BPIP tidak menjadi alat untuk meloloskan misi tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu.
Menurutnya, hal tersebut akan menyimpang dari tujuan luhur pembentukan BPIP.
Lebih lanjut, Muhsin menekankan pentingnya menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki "rasa kebatinan" yang sama dengan para pendiri bangsa di BPIP.
Menurutnya, mereka harus memiliki semangat kuat untuk memperjuangkan dan mengimplementasikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara konsisten.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," pungkasnya.
Baca Juga: BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
Berita Terkait
-
Megawati Saksikan Paskibraka 2025 Dikukuhkan, Ini Pesan Pentingnya soal Nasionalisme
-
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
-
Siap-siap! Pelajaran 'PMP' Bakal Kembali, Pancasila Jadi Syarat Masuk Kampus?
-
BPIP Dinilai Tak Relevan, Wacana Pembubaran Menguat di DPR
-
'Ini Uang Rakyat!', Jenderal Bintang Dua Ngamuk di DPR, Minta BPIP Dibubarkan Saja, Jika...
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif