Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat aturan yang jelas dan berkesinambungan soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini disampaikan Puan dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan bersama di DPR RI, Senin (16/8/2021).
"Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin," kata Puan dalam pidato pembukaannya dalam Sidang.
Menurutnya, pemerintah dalam menyampaikan aturan soal penanganan pandemi harus terkoordinasi dengan baik.
Selain itu ia juga meminta agar hal itu bisa satu suara dalam pelaksanaan.
"Bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan agar protokol kesehatan atau prokes dapat dipraktikkan secara oleh lembaga pemerintahan. Kendati begitu, Puan menyatakan DPR akan mendukung pemerintah terkait penanganan pandemi.
"Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekan dan diperlihatkan oleh seluruh Lembaga Pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat," tuturnya.
Sidang Tahunan
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan bahwa pengamanan yang dilakukan sudah maksimal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Pelayanan Elektronik Bikin Kinerja MK dan MA Lebih Cepat
Kendati kehadiran fisik di Kompleks Parlemen dibatasi hanya 60 orang, tetapi pengamanan yang diterapkan karena kehadiran presiden itu dilakukan semaksimal mungkin.
"Untuk keamanan sebenarnya nggak jauh beda, yaitu gunakan keamanan maksimal, sama seperti tahun lalu," ujar Indra, Minggu (15/8/2021).
Hanya saja, kata Indra, memang untuk tampak fisik keamanan dibuat tidak mencolok seperti tahun sebelumnya. Namun ia enggan menyebutkan rinci berapa jumlah pengamanan yang dikerahkan.
"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan tapi akan maksimal," kata Indra.
Sementara itu, terkait kehadiran yang dibatasi hanya 60 orang di dalam ruang sidang, Indra mengatakan pelaksanaan sidang tahunan kali ini memang dibuat minimalis dengan pembatasan kehadiran. Mengingat situasi saat ini masih di tengah pandemi, di mana kebijakan PPKM berskala lebel masih diterapkan.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
-
Jokowi Sebut Pelayanan Elektronik Bikin Kinerja MK dan MA Lebih Cepat
-
Jokowi Pastikan di Tahun 2022, Indonesia Masih Menghadapi Kondisi Ketidakpastian
-
Kisah Penjual Bendera Merah Putih dari Kampung Presiden Jokowi
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
-
Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Tanya Gaji ke Sekjen: Waduh Turun!
-
Kritik Sosial Lewat Medsos: Malaka Project Jadi Ajak Gen Z Lebih Melek Politik
Terkini
-
Disindir 'Satu Jakarta Digali Semua', Gubernur Pramono Perintahkan SOP Baru Atasi Macet
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Minta Bekingan LPSK, Keluarga Arya Daru Kini Diteror Kiriman Aneh Termasuk Bunga Kamboja!
-
Sindiran Ferry Irwandi: Polisi, TNI, Kini DPR Ikut Jadi Ancaman
-
KLH Temukan Sumber Pencemaran Radioaktif di Serang
-
Diperiksa KPK Pakai Peci Hitam, Eks Wamenaker Noel: Ini Simbol
-
Enam Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Dibebaskan
-
Pagar Laut Cilincing Blokade Nelayan Melaut, Pramono: Kami Tak Keluarkan Izin, Ini Kewenangan KKP
-
Terungkap Siapa Yudo Sadewa! Anak Menkeu Baru Ini Ternyata Trader Kripto