Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat aturan yang jelas dan berkesinambungan soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini disampaikan Puan dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan bersama di DPR RI, Senin (16/8/2021).
"Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin," kata Puan dalam pidato pembukaannya dalam Sidang.
Menurutnya, pemerintah dalam menyampaikan aturan soal penanganan pandemi harus terkoordinasi dengan baik.
Selain itu ia juga meminta agar hal itu bisa satu suara dalam pelaksanaan.
"Bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan agar protokol kesehatan atau prokes dapat dipraktikkan secara oleh lembaga pemerintahan. Kendati begitu, Puan menyatakan DPR akan mendukung pemerintah terkait penanganan pandemi.
"Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekan dan diperlihatkan oleh seluruh Lembaga Pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat," tuturnya.
Sidang Tahunan
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan bahwa pengamanan yang dilakukan sudah maksimal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Pelayanan Elektronik Bikin Kinerja MK dan MA Lebih Cepat
Kendati kehadiran fisik di Kompleks Parlemen dibatasi hanya 60 orang, tetapi pengamanan yang diterapkan karena kehadiran presiden itu dilakukan semaksimal mungkin.
"Untuk keamanan sebenarnya nggak jauh beda, yaitu gunakan keamanan maksimal, sama seperti tahun lalu," ujar Indra, Minggu (15/8/2021).
Hanya saja, kata Indra, memang untuk tampak fisik keamanan dibuat tidak mencolok seperti tahun sebelumnya. Namun ia enggan menyebutkan rinci berapa jumlah pengamanan yang dikerahkan.
"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan tapi akan maksimal," kata Indra.
Sementara itu, terkait kehadiran yang dibatasi hanya 60 orang di dalam ruang sidang, Indra mengatakan pelaksanaan sidang tahunan kali ini memang dibuat minimalis dengan pembatasan kehadiran. Mengingat situasi saat ini masih di tengah pandemi, di mana kebijakan PPKM berskala lebel masih diterapkan.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
-
Jokowi Sebut Pelayanan Elektronik Bikin Kinerja MK dan MA Lebih Cepat
-
Jokowi Pastikan di Tahun 2022, Indonesia Masih Menghadapi Kondisi Ketidakpastian
-
Kisah Penjual Bendera Merah Putih dari Kampung Presiden Jokowi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa