Suara.com - Tak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, sejumlah klinik di Jakarta Selatan ternyata masih mematok harga tes PCR mahal. Masih tingginya harga tes swab PCR itu pun membuat sebagian warga ibu kota menengah ke bawah menjerit.
Rizky, warga yang ditemui Suara.com di Jakarta, Senin (16/8/2021) pun mengaku keberatan dengan harga tes PCR yang dipatok sejumlah klinik di kawasan Jakarta Selatan. Menurutnya, seharusnya penyedia jasa tes PCR itu mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi yang meminta agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 450 ribu
"Menurut saya, harusnya kalau kebijakan pemerintah, apalagi Presiden yang ngomong, harusnya semua rumah sakit dan klinik bisa patuh. Menurut saya, harga 500 ribu yang dibilang Presiden juga masih mahal sih. Mahal kalau buat orang menengah ke bawah, untuk saya pribadi," kata Rizky.
Dia pun berharap, jika instruksi Presiden bisa diberlakukan ke semua penyedia jasa tes PCR di Jakarta agar harganya bisa dijangkau masyarakat banyak.
"Semoga biaya itu bisa terjangkau, saya gak tau juga ya ukurannya harus dilihat juga, harganya berapa. Intinya disesuikan sama ekonomi masyarakat yang lagi susah," kata dia.
Masih Patok Harga Mahal
Siang ini, Suara.com menyambangi dua klinik yang menyediakan jasa tes swab PCR di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Hanya saja, harga untuk tes swab PCR masih berkisar di angka Rp595 ribu hingga Rp879 ribu.
Pantauan Suara.com di klinik pertama, harga untuk tes swab PCR yang hasilnya keluar dalam waktu 10 sampai 15 jam adalah Rp595 ribu. Untuk hasil yang keluar dengan segera, harganya adalah Rp675 ribu.
Masih di kawasan yang sama, di sebuah klinik kedua, kami menjumpai harga yang berbeda. Untuk tes PCR dengan kategori some day alias hasil keluar 1 X 24 jam, harganya Rp849ribu. Sementara, untuk kategori next day dengan hasil keluar 2 X 24 jam harganya Rp699 ribu.
Baca Juga: Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
Sang petugas mengakui, untuk dua kategori tes PCR yang tersedia, masing-masing ada biaya administrasi sebesar Rp 30 ribu. Hanya saja, ketika disinggung soal batas harga yang diintruksikan Jokowi, sang petugas tidak berani menjawab karena bukan kewenangannya.
"Kalau yang some day hasilnya keluar 1 X 24 jam harga 849 ribu. Untuk next day, 2 X 24 jam harganya 699 ribu. Masing-masing kena biaya administrasi 30 ribu. Jadi, kalau yang some day harganya Rp879 ribu plus admistrasi, kalau next day Rp729 ribu plus administrasi," ujar sang petugas.
Sementara itu, di sebuah klinik yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, harga untuk tes PCR dipatok sebesar Rp620 ribu. Sementara, untuk tes swab antigen dipatok harga Rp. 75 ribu.
Jokowi Minta Harga Tes PCR Diturunkan
Diketahui, Presiden Jokowi meminta agar harga maksimal tes swab PCR (polymerase chain reaction) sebagai standar tertinggi tes Covid-19 turun ke Rp 450 ribu dan maksimal Rp 550 ribu.
"Saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes 'PCR' ini berada di kisaran antara Rp 450 ribu sampai Rp 550 ribu," kata Jokowi.
Selain itu Jokowi juga meminta hasil tes PCR dapat diketahui maksimal 1x24 jam.
"Selain itu saya minta juga agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1x24 jam, kita butuh kecepatan," ucapnya.
Presiden berharap dengan rentang harga tersebut maka tes Covid-19 akan semakin banyak.
Penelitian INFID
Hasil penelitian International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan jika mayoritas warga tidak perbah melakukan testing Covid-19. Temuan itu merujuk pada enam lokasi penelitian yakni Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.
Penelitian ini menyasar 540 responden perempuan dalam rangka meninjau akses dan layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Hasilnya, mayoritas responden mengaku tidak melakukan testing selama wabah berlangsung.
"Mayoritas responden mengaku bahwa diri dan keluarganya tidak melakukan tes selama pandemi," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).
Adapun sejumlah alasan mengapa para responden di enam lokasi tersebut ogah melakukan testing selama pandemi Covid-19 berlangsung. Misalnya, tidak pernah merasakan gejala klins,ketersediaan lokasi tes, hingga terbentur biaya.
"Hal ini diperkuat dengan alasan mengaku tidak pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar Covid-19. Indikasi lainnya bisa disebabkan akses testing, yakni ketersediaan lokasi dan biaya," jelas Alfindra.
Disebutkan Alfindra jika mayoritas masyarakat biasa menggunakan metode rapid tes yang notabennya murah. Padahal, tingkat akurasi pemeriksaan menggunakan metode tersebut di bawah 20 persen alias paling rendah.
"Padahal diketahui bahwa meskipun harganya paling terjangkau, namun rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu di bawah 20 persen," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Jokowi 404: Not Found, Bila Rakyat Berani Mengeluh Itu Artinya Sudah Gawat!
-
Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Rp 450 Ribu, Epidemiolog: Harusnya Bisa Lebih Murah Lagi
-
Respons Pernyataan Jokowi, YLKI Desak Pemerintah Usut Dugaan Kartel Harga Tes PCR
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
Terkini
-
Said Didu Minta Stop Sanjung Sri Mulyani, Ungkap Borok Dirjen Pajak dan Bea Cukai
-
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Wamenaker Noel Cs dalam Kasus Pemerasan K3
-
Bantah Periksa Lisa Mariana dalam Kasus BJB untuk Mencari Sensasi, Begini Penjelasan KPK
-
Rencana TNI Laporkan Ferry Irwandi, Komisi I DPR Buka Suara
-
Berani Mundur dari DPR RI, Intip Kekayaan Rahayu Saraswati yang Punya Selera Old Money
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Pendidikan Kelas Dunia Rahayu Saraswati, Ponakan Prabowo yang Mundur dari DPR Karena Kepleset Lidah
-
Mahfud MD Memprediksi Akan Ada Reshuffle Lagi Oktober Mendatang
-
Pimpin Rombongan Jemaah, KPK Sebut Ustaz Khalid Basalamah Pakai Kuota Haji Khusus Bermasalah
-
Geger Boven Digoel: MK Tolak Gugatan, Ijazah SMA Jadi Sorotan di Pilkada 2024!