Penangan Covid-19 Terlalu Banyak Diatur TNI-Polri, Bukan Ahli Kesehatan

Suara.com - Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia salah kaprah karena terlalu banyak diserahkan kepada militer atau TNI dan Polri.

Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan pemerintah justru melihat krisis sebagai persoalan keamanan dan ketertiban, bukan masalah kesehatan masyarakat.

"Menurut pemerintah perlu dikerahkan pasukan bersenjata TNI-Polri namun bukan untuk berperang, tapi untuk mengamankan kepentingan elite penguasa dan ekonomi nasional, situasi ini akhirnya ikut melegitimasi pelibatan militer yang berpotensi represif dalam upaya penanganan di masyarakat," kata Firdaus dalam diskusi virtual, Rabu (18/8/2021).

Jika dilihat dari struktur organisasi penanganan pandemi, terlihat bahwa terlalu banyak nama-nama pejabat TNI-Polri yang turut menangani pandemi.

"Pada Keppres 9/2020 itu militer masih menjadi pemegang kendali dalam penanganan pandemi," ucapnya.

Firdaus menyebut pada kenyataannya kinerja TNI-Polri dalam penanganan pandemi seperti petugas tracer dan penegak prokes yang tidak efektif.

"Karena kalau kita lihat per April saja LaporCovid-19 menerima 1.096 laporan ketidakpatuhan prokes meskipun sudah ada pengerahan TNI-Polri," jelasnya.

TNI-Polri juga kerap memberikan sanksi fisik mulai dari push-up hingga pemukulan kepada pelanggar protokol kesehatan.

"Beberapa waktu yang lalu kami mendengar ada warga yang menyuarakan pendapat mengenai omnibus law lalu dibubarkan secara paksa, lalu mereka diarahkan berkumpul di suatu tempat, disuruh buka baju, duduk berdekatan, ini kan suatu hal yang bertentangan dengan tugasnya soal penegak prokes," tutur Firdaus.

Baca Juga: Studi: Ibu Hamil Tak Suntik Vaksin Covid-19, 3 Kali Lebih Berisiko Lahirkan Bayi Prematur

Selain itu, distribusi vaksin Covid-19 juga dianggap terlalu banyak diserahkan ke sentra vaksinasi milik TNI-Polri sementara fasilitas kesehatan banyak kehabisan stok vaksin.