Suara.com - Sertifikat vaksin minimal tahap pertama menjadi syarat wajib Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Makanya, peserta tes CPNS wajib tahu cara daftar vaksin karena menjadi untuk syarat SKD 2021.
Syarat SKD CPNS 2021 tersebut juga berlaku bagi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah yang sama. Adapun cara daftar vaksin dapat dilakukan melalui aplikasi PeduliLindungi.
Namun, bagi kamu yang belum memiliki sertifikat vaksin tak perlu khawatir. Tujuh cara daftar vaksin untuk SKD CPNS Jawa, Bali, dan Madura ini gampang untuk diterapkan. Ikuti langkah-langkah berikut seperti dilansir dari pedulilindungi.id.
- Buat akun dan login pada laman pedulilindungi.id. Klik menu Pendaftaran Vaksinasi di beranda laman tersebut.
- Setelah klik Pendaftaran Vaksinasi tunggu hingga formulir pendataran keluar.
- Isi formulir berdasarkan kolom yang disediakan. Pastikan mengisi data dengan benar sesuai KTP meliputi nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan alamat lengkap termasuk kecamatan, kota, dan provinsi.
- Klik Selanjutnya jika data yang diisikan sudah benar.
- Teliti kembali data yang diisikan yang akan muncul di menu Konfirmasi Pendaftar.
- Apabila sudah yakin klik Ya, Lanjutkan.
- Masukkan kode verifikasi agar namamu tercatat sebagai penerima vaksin.
Sebelumnya peserta SKD CPNS wajib melakukan swab test PCR dengan jangka waktu maksimal 2 x 24 jam atau rapid test antigen dengan kurun waktu 1 x 24 jam. Tes tersebut harus menunjukkan hasil nonreaktif atau negatif Covid-19.
Di samping vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes yang menunjukkan negatif Covid-19, BKN menyebutkan peserta SKD CPNS 2021 juga wajib menggunakan double masker yang terdiri dari masker tiga lapis ditambah dengan masker kain di bagian luar.
Panitia SKD akan mengatur jaga jarak minimal satu meter dan cuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki ruangan. Ruangan tempat pelaksanaan SKD CPNS 2021 akan diisi maksimal 30 orang. Hal ini tentunya untuk memudahkan pengaturan jarak.
Lebih lanjut, BKN berencana mengumumkan jadwal SKD CPNS 2021 paling lambat 2 September 2021 mendatang. Tempat tes adalah kantor BKN sesuai dengan pilihan saat pendaftaran.
Demikian cara daftar vaksin melalui PeduliLindungi untuk SKD CPNS 2021 di wilayah Jawa, Bali, dan Madura.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Baca Juga: Kerap Muncul Kerumunan, Ini Syarat Wajib Gelar Vaksinasi Massal di Palembang
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!