Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini dua pejabat anggota kabinet Pemerintahan Joko Widodo melayang somasi ke sejumlah aktivis anti korupsi dan hak asasi manusia.
Pertama, Kepala Staf Presiden Moeldoko melakukan somasi terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch/ICW atas temuan lembaga tersebut terkait obat Covid-19. Berdasarkan temuan ICW, Moeldoko diduga mengambil keuntungan dari penggunaan obat Invermection.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti pada 26 Agustus lalu. Somasi yang dilayangkan Luhut menyusul adanya unggahan di kanal YouTube milik Haris Azhar dengan judul 'Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya'.
Terkait hal itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai ada upaya tersistematis dari kedua anak Jokowi tersebut.
“Kalau saya melihatnya itu sistematis,” kata Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora saat dihubungi Suara.com, Selasa (31/8/2021).
Menurut Nelson, tindakan somasi pejabat negara itu merupakan upaya untuk membungkam aktivis yang mengkritisi pemerintah.
“Ada semacam kesepakatan kalau ada misalnya kritik terhadap orang-orang Istana, ya sudah sikat balik saja,” ujarnya.
Nelson menyampaikan dalam perkara Luhut, adalah upaya pembalasan. “Seharusnya tidak perlu sampai somasi, kalau somasi itu namanya sudah serangan retaliation, tindakan pembalasan,” tuturnya.
Dia mengatakan, seharusnya perkara itu diselesaikan dengan memberikan jawaban atas temuan yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Koordinator Kontras.
Baca Juga: HUT ke-13 LPSK, Jokowi Ajak Masyarakat Jadi Sahabat Bagi Saksi dan Korban
“Karena begini lo, Haris Azhar mengeluarkan pernyataan itu ada basisnya. Jadi dijawab saja dengan ada basisnya juga. Sesederhana itu,” kata Nelson.
“Nah pada waktu konfrensi pers, cukup bilang saja ini saya tidak terlibat. Begitu saja," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?