Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Gede Pasek Suardika menyinggung soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf baru-baru ini. Hanura mengingatkan Jokowi soal porsi alokasi kursi di kabinet.
Pasek mengatakan, dalam pertemuan 5 partai politik koalisi pemerintahan non-parlemen bersama Jokowi di Istana, Rabu (1/9/2021) kemarin, Hanura menegaskan posisinya sebagai partai pengusung dua kali Jokowi di Pilpres.
"Hanura mengingatkan bahwa posisi partai Hanura kemarin itu adalah sebagai pengusung dua kali kepemimpinan pak Jokowi. Sekedar mengingatkan saja, walaupun tak ada di parlemen, positioning Hanura sebagai pengusung," kata Pasek kepada Suara.com, Kamis (2/9/2021).
Menurut Pasek, penegasan tersebut disampaikan kepada Jokowi sebagai pengingat agar adil memberikan jatah kursi di pemerintahan kepada kawan baru dalam koalisi.
"Ya harapannya ketika ada partai baru yang dulunya lawan politik masuk tentu posisinya harus pas juga duduk-duduknya," ujarnya.
"Artinya ke sana arahnya. Kadang-kadang perlu diingat-ingatkan juga kan. Posisi waktu bertanding di mana, ketika pembagian hadiahnya gimana hehe," sambungnya.
Kendati begitu, Pasek mengaku partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Terutama dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19.
"Intinya kita tetap mendukung pemerintahan Jokowi karena sudah berkonsentrasi pada kepentingan rakyat. Dari pemaparan sudah sangat bagus kita lihat. Posisi Indonesia dalam konstelasi menghadapi covid dunia cukup bagus juga," tandasnya.
PAN Bergabung
Baca Juga: PAN Minta Zulkifli Hasan Maju Sebagai Capres 2024
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) sampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-II yang digelar hari ini Selasa (31/8/2021). Hasilnya tegaskan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf untuk ke depan.
"Rakernas menyetujui Partai Amanat Nasional untuk bergabung di barisan partai koalisi pemerintah dalam rangka memberikan kebaikan, dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat buat masyarakat bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga ditemui disela-sela acara, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa.
Ia mengklaim, seluruh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN telah satu suara menyetujui untuk gabung bersama koalisi pemerintahan.
Berita Terkait
-
PAN Minta Zulkifli Hasan Maju Sebagai Capres 2024
-
Soal Posisi di Kabinet, Zulkifli Hasan: PAN Siap Ditugaskan
-
PAN Gelar Rakernas II, Tegaskan Merapat ke Barisan Pemerintahan Jokowi-Maruf
-
Hasil Rakernas ke-II, PAN Tegaskan Merapat ke Koalisi Pemerintah
-
Pemerintah Diisukan Jauh dari Islam, Ketum PAN Ungkap Orang-orang di Lingkaran Jokowi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun