Suara.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie turut angkat bicara soal bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi di aplikasi PeduliLindungi.
Lewat sebuah cuitan yang diunggah di akun Twitternya, Jumat (3/9/2021) Alvin menyampaikan kritik terhadap aplikasi tersebut.
Ia mengatakan bahwa dalam aplikasi tersebut, masyarakat diminta mengisi data tanpa jaminan akan aman dari penyalahgunaan.
"Jangankan data pribadi kita rakyat biasa. Data pribadi Presiden saja bocor," tulisnya dalam cuitan tersebut, dikutip suara.com, Jumat (3/9/2021).
"Aplikasi Peduli Lindungi sudah dijadikan kewajiban bagi rakyat untuk unduh, isi & aktifkan. Tapi tanpa jaminan data kita akan aman dari penyalahgunaan. Nama App-nya diganti aja Gak Peduli Gak Dilindungi," lanjutnya.
Alvin Lie lewat keterangan tertulis kepada suara.com menyebut setidaknya ada 4 hal yang mungkin jadi penyebab bocornya data vaksinasi tersebut.
Ia menyebut pihak pengembang aplikasi mungkin saja abai tentang aspek keamanan data. Selain itu, kurangnya pembaruan sistem keamanan juga bisa jadi salah satu penyebab bocornya data.
"Satu, pengembang aplikasi abai tentang aspek keamanan data. Dua, sisi keamanan kurang sering di-update sesuai perkembangan pesat teknologi informasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Kemungkinan ketiga yang disebut khas Indonesia oleh Alvin ialah ketidakmampuan untuk memenuhi anggaran pemeliharaan. Ia juga bicara kemungkinan soal permainan orang dalam.
Baca Juga: Tanpa RUU PDP, Kebocoran Data Seperti Jokowi Diprediksi Bakal Terus Terjadi
"Tiga, ini khas banget Indonesia. Mampu membuat tapi tidak cukup anggaran untuk pemeliharaan & upgrade;
Empat, kemungkinan juga ada celah permainan orang dalam salah gunakan hak akses," tuturnya.
Hebohkan warganet
Sebelumnya, diketahui bahwa bocornya data vaksin Presiden Jokowi viral di media sosial dan membuat heboh masyarakat.
Mereka pun meragukan keamanan data mereka dalam aplikasi tersebut.
"Sekelas presiden aja datanya bocor, apa kabar rakyat jelata kayak kita?" cuit akun Twitter tubirfess.
"Gak kaget sih, kemarin download sertifikat punya nyokap kok yang masuk gallery sertifikat atas nama orang lain. Padahal di Pedulilindungi terpampangnya nama nyokap, kan aneh," beber warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Diduga Suami-Istri, Video Romantis Pasangan Usia Senja Ini Berhasil Bikin Leleh Warganet
-
Viral Kakek Penjual Bubur Dipalak Preman, Endingnya Banjir Air Mata
-
Data Pribadi Jokowi Bocor ke Publik, DPR: Memang Banyak Keluhan di PeduliLindungi
-
Diejek Cuma Jadi Tukang Lipat Baju, Tempat Kerja Pria Ini Ternyata Menakjubkan
-
Tanpa RUU PDP, Kebocoran Data Seperti Jokowi Diprediksi Bakal Terus Terjadi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh