Suara.com - DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM campuran tahap 1 sejak satu pekan terakhir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, belum ada temuan kasus penyebaran covid-19 selama pelaksanaan PTM.
"Kebijakannya baru berjalan 5 hari. Kemudian, dari pengalaman ketika melakukan uji coba sejak April sampai Juni waktu itu, dari 81 sekolah belum ditemukan kasus baru atau penularan. Sekarang ada 610 sekolah yang ikut, baru 5 hari ini, tidak ada temuan apa pun," kata Anies ditemui di DPD Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2021).
Anies mengatakan, pemprov akan terus memantau kebijakan pembelajaran tatap muka tersebut.
Ia mengatakan, akan melakukan penilaian dalam dua kategori, yakni dari aspek infrastruktur serta terhadap orangtua, guru, dan kepala sekolah.
Sekolah dibuka
Sebelumnya, sebanyak 610 sekolah kembali dibuka di DKI Jakarta, Senin (30/8) lalu, menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3 karena angka kasus covid-19 yang mulai terkendali.
Pembukaan sekolah kembali, berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 disebutkan, untuk satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Namun, untuk jenjang pendidikan sekolah luar biasa seperti SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik per kelas.
Baca Juga: 15 Persen Anak Usia 12-18 Tahun Belum Divaksin, Anies: Belum Diizinkan Orangtua
Sementara untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 lima peserta didik per kelas.
Dalam aturan itu, juga disebutkan tenaga pendidikan dan peserta didik di atas 12 tahun telah divaksinasi.
Berita Terkait
-
15 Persen Anak Usia 12-18 Tahun Belum Divaksin, Anies: Belum Diizinkan Orangtua
-
Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Anies: Kita Jaga Kebebasan Berekspresi
-
Vaksinasi Pelajar Hampir Selesai, Pemkot Jogja Akan Buka Semua Sekolah jika Izin Turun
-
Ketua DPP Golkar Harapkan Kerja sama di 2024, Anies Baswedan: Cerah Sekali
-
DKI Peringkat Satu Provinsi Paling Demokratis Berturut-turut Sejak Anies Menjabat Gubernur
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina