Suara.com - Ketua Ketua Umum relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, mengatakan, bahwa usulannya soal masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 2 atau 3 tahun sudah tak relevan. Menurutnya, sekarang Joman ikut semua arahan Jokowi.
"Iya sudah tidak relevan. Orang presiden (Jokowi) sudah tidak mau, mau ngapain. Kalau kami kan pendukung loyalisnya," kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/9/2021).
Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sudah menyampaikan pandangan politiknya bahwa persoalan amandemen sudah tertutup sampai 2024. Artinya kemungkinan untuk mengubah masa jabatan presiden sudah tidak mungkin terjadi.
"Sudah tertutup sampai 2024 tidak ada amandemen tidak ada bicara tiga periode tidak bicara tentang perpanjangan masa jabatan. Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi karena kita pendukung Jokowi tegak lurus terhadap presiden," katanya.
Sementara itu, ketika disinggung sikapnya berubah dari awal sempat mengusulkan masa jabatan presiden ditambah dan kekinian menyebut tak relevan, Immanuel menjawab diplomatis.
"Bukan merubah tidak merubah karena kita pendukung jokowi kita tegak lurus terhadap perintah. Sikap presiden adalah perintah buat kita," tandasnya.
Usulan Masa Jabatan Presiden
Sebelumnya, Immanuel Ebenezer mengusulkan agar durasi masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 2 sampai 3 tahun. Situasi pandemi Covid-19 menjadi alasan Joman mengusulkan hal tersebut.
"Ya 2 sampai 3 tahun atau tapi intinya berkaitan dengan bencana (pandemi covid) ini. Ini yang ditambah durasi saja bedakan antara tiga periode dengan durasi itu beda sekali," kata Immanuel saat dihubungi Suara.com, Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Penampakan Bendungan Paselloreng Wajo, Akan Diresmikan Presiden Jokowi
Immanuel mengatakan, situasi pandemi kekinian tak menentu dan belum diketahui kapan akan berakhir. Penyelenggaraan Pemilu 2024 menurutnya hanya menghambur-hamburkan anggaran jika dilaksanakan di tengah pandemi.
Ia menyarankan, agar anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 dialokasi untuk stimulus pemulihan ekonomi.
"Nah itu lah pertimbangannya kenapa saya coba mengeluarkan gagasan soal penambahan durasi pemerintahan Jokowi. Durasi ya," ungkapnya.
Sementara itu, terkait aturan yang ada, Immanuel menyerahkan hal tersebut kepada Parlemen. Termasuk bila akan dilakukan amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden.
Kendati begitu, Immanuel mengatakan, usulan penambahan masa jabatan presiden ini sifatnya situasional. Jika pandemi berkahir jelang 2024 maka penambahan masa jabatan presiden tak perlu dilakukan.
"Dari pada anggaran itu buat pesta hanya menghasilkan garong-garong maling gitu lebih baik uangnya buat stimulus. Kadang-kadang orang negatif dengan gagasan ini," tandasnya.
Berita Terkait
-
Penampakan Bendungan Paselloreng Wajo, Akan Diresmikan Presiden Jokowi
-
Joman Sebut Akhir Bulan Ini Jokowi Reshuffle Kabinet, Menteri Suka Berpesta Bakal Diganti?
-
Tinjau Vaksinasi untuk Pelajar di Ponorogo, Presiden Jokowi Berharap Ini
-
Resmikan Bendungan Bendo, Jokowi Sebut Ada 17 Bendungan Dibangun Pemerintah di 2021
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion