Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berusaha membuka komunikasi dengan Pemerintah Jepang, menyusul adanya peringatan dari otoritas negeri matahari terbit itu kepada warga negaranya, tentang adanya ancaman teror di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, komunikasi diupayakan dibuka melalui duta besar kedua negara.
"Karena kebetulan Jepang memiliki duta besar tersendiri untuk masalah antiterornya. Kita sedang berusaha untuk mendalami lebih lanjut, indikasi apa yang mereka pakai dalam menentukan masalah ini," kata Boy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Boy mengatakan, ada sisi positif dari peringatan Pemerintah Jepang kepada warga negaranya. Dia mengatakan, peringatan itu bisa menjadi sebuah informasi terkait kejahatan terorisme.
Peringatan dari Pemerintah Jepang, kata Boy, menjadi early warning untuk kemudian selalu meningkatkan kewaspadaan.
"Namun demikian, kita tidak usah panik, mendengarkan hal itu dan tentu aparat keamanan akan mendeteksi lebih jauh kebenaran akan informasi hal-hal tersebut," katanya.
Reaksi Densus
Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengklaim selalu meningkatkan upaya pelacakan dan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman teror. Termasuk, menyusul adanya peringatan dari negara Jepang terhadap warga negaranya yang ada di Indonesia.
Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, kekinian pihaknya tengah mendalami sumber informasi atas ancaman teror yang menjadi dasar Jepang memberikan peringatan kepada warga negaranya di Indonesia.
Baca Juga: Kotak Amal jadi Sumber Dana, BNPT: Salah Bederma Sama dengan Mendukung Aksi Terorisme
"Densus selalu dalam kondisi siaga untuk memonitor gerakan-gerakan jaringan teroris di wilayah kita, termasuk regional dan internasional. Akan ada tindak lanjut terhadap informasi-informasi seperti ini," kata Aswin kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Menurut Aswin, Densus 88 Antiteror sedari awal telah melakukan upaya pre-emtive strike atau pencegahan terhadap aksi teroris di Indonesia. Dia menyebut keselamatan masyarakat merupakan prioritas utamanya.
"Densus 88 tidak pernah berhenti bergerak, baik dalam pencegahan maupun penindakan," katanya.
Peringatan Jepang
Pemerintah Jepang sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada warganya yang tinggal di Indonesia dan lima negara Asia Tenggara tentang adanya teror bom bunuh diri.
Menyadur The Associated Press, peringatan tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Senin (13/9/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?