Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta mengungkapkan biaya commitment fee Formula E Jakarta terlampau mahal. Ketimbang negara lain, anggaran untuk mengadakan ajang balap mobil listrik itu ternyata jauh lebih murah.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta adalah 122,102 Juta Poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun. Sementara di kota lain seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee, bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).
Bahkan, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan Race fees sebesar C$1.5 juta atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.
“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” katanya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :
- Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling
- Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling
- Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling
- Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling
- Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling
Bahkan berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.
Menurut Anggara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.
“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” pungkasnya.
Baca Juga: PKS Gulirkan Duet Anies-Sandi, Nasdem: Anies Enggak Usah Terjebak Bicara Soal Capres
Berita Terkait
-
Presiden PKS Sebut Anies-Sandi Keniscayaan di Pilpres 2024, Bappilu Demokrat: Sah-sah Saja
-
Presiden PKS Sebut Anies-Sandi Keniscayaan di Pilpres 2024, Begini Kata Politisi Nasdem
-
PKS Gulirkan Duet Anies-Sandi, Nasdem: Anies Enggak Usah Terjebak Bicara Soal Capres
-
PKS Sebut Duet Anies-Sandiaga Keniscayaan, Gerindra Risih Bahas Pilpres 2024
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Tangisan Ibu Warnai Aksi Warga di Depan ATR/BPN, Menagih Keadilan Hak Tanah
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Terjebak di Antara Api dan Asap Kimia: Kesaksian Korban Selamat Kebakaran Maut Kemayoran
-
Detik-detik Api Kebakaran Lalap Basement Pesantren Mawaddah, 9 Unit Damkar Tiba Dalam 7 Menit
-
Bareskrim Temukan Alat Berat dan Lahan Ilegal: Kasus Pembalakan Liar di Sumut Naik Penyidikan
-
Kebakaran Kantor Terra Drone Sebabkan 22 Orang Tewas, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran