Suara.com - Dukungan digelarnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun ini semakin menguat. Hal itu berdasarkan masukan dari puluhan kiai sepuh di Jawa Timur yang disampaikan langsung ke Ketua PBNU, Saifullah Yusuf.
Kesepakatan para kiai muncul saat digelar pertemuan di Pesantren Lirboyo, Kediri, Senin (20/9/2021).
“Kami membicarakan sejumlah hal terkait isu-isu seputar Muktamar NU,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah lewat keterangan tertulisnya, Senin.
Gus Ipul menuturkan dari pertemuan selama sekitar dua jam tersebut, para kiai Jatim memberikan beberapa masukan untuk ditindaklanjuti PBNU. Di antaranya, rekomendasi perlunya PBNU menyiapkan muktamar pada tahun ini.
Sesuai rencana Muktamar ke-34 NU digelar di Lampung pada 2021 ini.
“Sejalan dengan keputusan PWNU Jatim, kiai-kiai sepuh menginginkan muktamar bisa dilakukan 2021. Untuk itu PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar tahun ini. Ini semacam perintah bagi PBNU,” kata Gus Ipul.
Menurutnya muktamar NU harus digelar tahun ini untuk menjaga agar kegiatan organisasi tetap berjalan normal. Dalam sejarahnya, NU sudah pernah melakukan muktamar pada keadaan normal maupun genting.
Pengalaman inilah yang bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar.
“Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggelar muktamar dalam keadaan apa pun meskipun dalam pelaksanaannya perlu beradaptasi karena situasi pandemi Covid-19,” tegas Gus Ipul.
Selanjutnya dia mengatakan hasil pertemuan para kiai di Lirboyo kali ini akan disampaikan segera ke PBNU sehingga harapannya menjadi rumusan kuat agar Muktamar NU benar-benar bisa digelar tahun ini.
Muktamar ke-34 NU seharusnya digelar pada 22-27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung. Namun karena pandemi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) pada 2020 lalu, akhirnya memutuskan perubahan waktu Muktamar ke-34 NU menjadi Oktober 2021.
Untuk diketahui pada pertemuan itu dihadiri sejumlah kiai, di antaranya KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (Pesantren Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (Pesantren Genggong Probolinggo), KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Ubaidillah Faqih (Pesantren Langitan), dan KH Safruddin Sarif (Probolinggo).
Hadir pula sejumlah Gus di antaranya Gus Kautsar (Pesantren Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo). Dalam pertemuan ini, para kiai dan para Gus Jawa Timur ini mengundang Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Baca Juga: Pangkostrad Dudung Sebut Semua Agama Benar, Tokoh NU Beri Tanggapan
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan