Suara.com - Beredar pesan yang menyebutkan pendaftaran dosis ketiga vaksin Nusantara melalui WhatsApp.
Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran vaksin Nusantara telah dibuka. Masyarakat dapat mendaftar melalui pesan WhatsApp dengan mengisi data diri.
Terdapat nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirimkan data diri tersebut.
Berikut narasi pesan tersebut.
"Ini insya Allah AMAN, no KIPI no side effect jangka pendek maupun jangka panjang. Karena Nusantara sebenarnya bukan vaksin konvensional (memasukkan virus lemah atau benda asing buatan ke dalam tubuh manusia). Dia masuk kategori imunoterapi bukan vaksin, karena menyuntikan sel darah asli orang yg disuntik itu sendiri. Setelah sebelumnya sel darah tsb 'di-challenge/diadu' lawan campuran macam virus di luar tubuh. Darah yg disetting untuk menang tanding tadi dibersihkan lalu disuntikkan kembali ke dalam tubuh. Inilah yg disebut teknologi Dendritik Cell."
Lantas, benarkah pesan yang menyebutkan pendaftaran vaksin Nusantara tersebut?
PENJELASAN
Dikutip dari Times Indonesia-- jaringan Suara.com, pesan terkait pendaftaran dosis ketiga vaksin Nusantara tersebut tidak benar alias hoaks.
Informasi tersebut beredar tidak dari Banser. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, informasi terkait pendaftaran penerima vaksin Nusantara tersebut tidak benar.
Baca Juga: Ahli: Vaksin Booster Harus Sama, Jangan Gunakan Vaksin Berbeda
Pihaknya belum melakukan pembukaan program untuk penyuntikan vaksin Nusantara.
Lebih lanjut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas pada 28 Agustus 2021.
"Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akandiberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut," ucap dr. Nadia.
Selain itu vaksin Nusantara dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran vaksin Nusantara tersebut adalah salah atau hoaks.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: KPK Gerak Cepat Geledah Rumah SBY dan Temukan Rp 117 Triliun, Benarkah?
-
Innalillahi, Viral Ucapan Duka Ucok Baba Meninggal Dunia, Cek Fakta Sebenarnya
-
CEK FAKTA: Beredar Breaking News Ivan Gunawan Meninggal Mendadak, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Viral Kabar 'Innalillahi Selamat Jalan Untuk Selamanya Ucok Baba', Benarkah?
-
CEK FAKTA: Harta Pejabat Meningkat karena Bonus Jualan Vaksin Corona, Benarkah?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!