Suara.com - Pergantian Panglima TNI dari tangan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi isu hangat. Sebab hingga kini semua pihak masih menunggu dan memprediksi siapa yang pantas menggantikan Hadi.
Mulai dari nama para kepala staf tiga matra, yakni KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, hingga KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Seiring ramainya isu terkait kelautan, semisal konflik Laut China Selatan hingga rencana Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir, nama KSAL disebut-sebut lebih tepat mengisi jabatan Panglima TNI.
Hal itu karena matra Angkatan Laut yang dianggap lebih memahami persoalan di perairan. Terlebih, jika melihat posisi yang ada saat ini di mana Panglima TNI dijabat Hadi dari matra AL dan sebelumnya dijabat Gatot Nurmantyo dari AD, sekarang posisi orang nomor satu di TNI disebut menjadi jatah AL.
Menanggapi persoalan jatah antarmatra, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan giliran dengan penjatahan tersebut tidak ada. Ia berujar pemilihan Panglima TNI sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Kalau dibilang giliran tidak ada. Panglima itu tergantung kebijakan presiden dan itu yang penting dari kepala staf yang ada," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Sementara Anggota Komisi I Bobby Rizaldi juga berpendapat demikian. Ia berujar bahwa ketiga kepala staf baik KSAD, KSAL, dan KSAU memiliki peluang sama secara objektif untuk menjadi Panglima TNI.
Sementara itu berkaitan dengan dinamika keamanan kawasan di wilayah teritorial Indonesia dan sekitar, tentu kata Bobby menjadi perhatian dan fokus siapapun Panglima TNI terpilih.
"Bukan terfokus ke matra tertentu. Utamanya kebijakan pembinaan seluruh matra dan penguatan postur pertahanan, harus sejalan dengan sikap politik negara. Jadi tiga matra mempunyai peluang yang sama dalam hal pergantian Panglima TNI, terlepas dari meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan ataupun pembangunan kapal selam nuklir di Australia," kata Bobby.
Baca Juga: Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR, Jokowi Disebut Tunggu Gelaran PON XX
Tinggal Tunggu Nasib
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan tiga kepala staf dari tiga matra di TNI sama-sama memenuhi dan berpeluang menjadi pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Persyaratan itu, kata Hasanuddin sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.
"KASAD, KASAL, dan KASAU, mengacu UU, calon panglima TNI itu masih berdinas aktif, pernah jadi kepala staf baik di darat, laut, dan udara, atau sedang menjabat kepala staf. Jadi ketiganya memenuhi persyaratan," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Sementara itu terkait siapa yang paling berpeluang menggantikan posisi Hadi, Hasanuddin beranggapan untuk menjawab hal itu tentunya masih harus menunggu waktu.
"Tinggal nunggu nasib saja barangkali," kata Hasanuddin.
Berita Terkait
-
Tinggal Tunggu Nasib, Tiga Kepala Staf Sama-Sama Berpeluang jadi Panglima TNI
-
Ramai Interupsi karena Absen Rapat di DPR, ke Mana Menhan dan Panglima TNI?
-
Belum Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI ke DPR, Jokowi Disebut Tunggu Gelaran PON XX
-
Komisi I DPR Soroti AUKUS: Bukan lagi Diplomasi Kopi, Waktunya Hard Diplomacy
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Resmi! Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
-
DPRD DKI Segel Parkir Ilegal Blok M Square
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen