Suara.com - Panitia Kerja RSUD dr. M Haulussy bentukan DPRD Maluku menemukan masih ada tenaga kesehatan yang berstatus honorer antara lima sampai sembilan tahun, namun upah mereka masih jauh di bawah standar upah minimum provinsi.
"Upah yang mereka terima hanya Rp1 juta lebih dan malahan lebih rendah di bawah upah tenaga keamanan RSUD," kata Ketua Panja RSUD Haulussy, Benhur Watubun di Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu (25/9/2021).
Kondisi ini diketahui panja setelah melakukan sidak ke rumah sakit umum daerah milik Pemprov Maluku tersebut.
Menurut dia, di RSUD ini juga ada tenaga kesehatan yang melayani bagian Covid-19 dan yang non Covid-19 tetapi ada keluhan soal resiko terdampak juga besar terhadap mereka.
Inspeksi mendadak ke RSUD Haulussy merupakan salah satu agenda kerja panja yang bertujuan melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Kami targetkan akhir September atau awal Oktober 2021 sudah sampaikan rekomendasi, dan dari sidak kemarin panja sudah melakukan secara kejutan pada RSUD Haulussy, karena yang ingin dilihat itu kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan tidak ada kesan didramatisir," jelas Benhur.
Sehingga panja bisa mengetahui apa yang terjadi dan seperti apa yang dipertontonkan kepada publik.
Dari sidak yang dilakukan, memang ada hal yang baik tetapi sebaliknya ada juga yang tidak baik seperti masalah kedisiplinan tenaga medis, tenaga kerja, termasuk kerja-kerja pelaporan, terbatasnya sarana-prasarana kesehatan, dan kondisi lingkungan yang bila dicermati betul-betul memprihatinkan.
Dikatakan, yang namanya kawasan rumah sakit itu penampilannya harus asri, tetapi yang dilihat termasuk masalah kebersihan, alat pacu jantung yang pengadaannya menggunakan sumber dana 2017 tetapi belum dioperasikan.
Baca Juga: Ditujukan Bagi Masyarakat di Provinsi Maluku, Pertamina Ajak Investasi Pertashop
"Berbagai kekurangan ini harus disikapi dalam rekomendasi panja karena tujuan kita membenahi tiga aspek penting yakni tata kelola rumah sakit, sumberdaya, serta infrastruktur itu harus terjawab dengan baik," katanya.
Kemudian masih ada satu tahap lagi yang mesti dilakukan panja yakni on the spot di waktu pagi agar bisa melihat efektivitas kerja, ketepatan waktu, serta visitasi dokter yang tepat. Sebab ini juga menyangkut masalah kedisiplinan, jangan tunggu sampai pasien sakit baru dokternya dipanggil.
"Kita belum berikan kesimpulan dan masih kaji, tetapi ada yang betul tetapi ada juga yang benar dan panja tidak bermaksud memprovokasi tetapi itu kondisi di lapangan, meski pun mereka boleh berkelit tetapi kami turun mereka tidak tahu," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat