Suara.com - Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, sebanyak 44,1 persen responden mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini dalam keadaan buruk.
Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021. Dalam survei ini terdapat 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan margin of eror sebesar 2,9 persen.
"Kalau kita lihat total 44,1 persen yang mengatakan kondisi ekonomi nasional saat survei dilakukan dalam keadaan buruk atau sangat buruk," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/9/2021).
Secara persentase kata dia masyarakat yang menganggap ekonomi nasional buruk sebesar 36,7 persen. Sementara itu, 7,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi sangat buruk sehingga totalnya 44,1 persen.
"Jadi lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk ketimbang baik," paparnya.
Meski begitu kata Burhanuddin angka survei ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2020 lalu, dimana sebanyak 81 persen responden mengatakan kondisi ekonomi saat itu sangat buruk.
Meski banyak yang menilai buruk, kata Burhanuddin, masih ada 16,1 persen masyarakat menganggap ekonomi nasional baik. Kemudian, sebesar 0,7 persen menilai kondisi ekonomi sangat baik dan 33,3 persen sedang.
Adapun yang tidak menjawab atau tidak bisa menentukan apakah ekonomi nasional baik atau buruk sebesar 5,7 persen.
Secara nasional sepanjang tahun ini dia bilang persepsi masyarakat bahwa ekonomi nasional buruk terus menurun sejak Juli 2020 hingga April 2021 yang menyentuh angka 49,5 persen. Namun, pada Juli 2021, persentase masyarakat yang menganggap ekonomi buruk kembali meningkat hingga 52,5 persen saat pandemi gelombang kedua Covid-19 melanda Indonesia.
Baca Juga: Menteri Investasi: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Agak Berat
"Saya pikir ini berkaitan dengan gelombang kedua dengan varian delta dan diikuti dengan penerapan PPKM Darurat sehingga mobilitas masyarakat yang awalnya mengalami pelonggaran kembali harus diperketat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
BEM Persatuan se-DKI Ajak AMPB Jaga Ruang Demokrasi Jelang Aksi di DPR
-
Situasi Terbaru Bukit Serelo Lahat Terbakar, Karhutla Diperkirakan Capai 350 Hektar
-
Program KPR Renovasi BRI, Ketentuan Suku Bunga Ringan dan Tenor Panjang
-
Dari Kebab ke QRIS, Cerita Farhan Kebab Tumbuh Bersama Bank Sumsel Babel
-
Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu
-
Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi, Pemerintah Dorong Pemanfaatannya Lebih Cepat
-
Katarak Kongenital pada Anak dan Pentingnya Deteksi Sejak Dini
-
Semarak Turnamen Bulu Tangkis di Mall Solo, 219 Peserta Ikut Bertanding
-
Komunikasi Politik Prabowo Dinilai Kerap Blunder, Akademisi: Bisa Rugikan Pemerintah
-
PTBA Hadir untuk NTT, Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana