Suara.com - Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, sebanyak 44,1 persen responden mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini dalam keadaan buruk.
Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021. Dalam survei ini terdapat 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan margin of eror sebesar 2,9 persen.
"Kalau kita lihat total 44,1 persen yang mengatakan kondisi ekonomi nasional saat survei dilakukan dalam keadaan buruk atau sangat buruk," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (26/9/2021).
Secara persentase kata dia masyarakat yang menganggap ekonomi nasional buruk sebesar 36,7 persen. Sementara itu, 7,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi sangat buruk sehingga totalnya 44,1 persen.
"Jadi lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk ketimbang baik," paparnya.
Meski begitu kata Burhanuddin angka survei ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2020 lalu, dimana sebanyak 81 persen responden mengatakan kondisi ekonomi saat itu sangat buruk.
Meski banyak yang menilai buruk, kata Burhanuddin, masih ada 16,1 persen masyarakat menganggap ekonomi nasional baik. Kemudian, sebesar 0,7 persen menilai kondisi ekonomi sangat baik dan 33,3 persen sedang.
Adapun yang tidak menjawab atau tidak bisa menentukan apakah ekonomi nasional baik atau buruk sebesar 5,7 persen.
Secara nasional sepanjang tahun ini dia bilang persepsi masyarakat bahwa ekonomi nasional buruk terus menurun sejak Juli 2020 hingga April 2021 yang menyentuh angka 49,5 persen. Namun, pada Juli 2021, persentase masyarakat yang menganggap ekonomi buruk kembali meningkat hingga 52,5 persen saat pandemi gelombang kedua Covid-19 melanda Indonesia.
Baca Juga: Menteri Investasi: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Agak Berat
"Saya pikir ini berkaitan dengan gelombang kedua dengan varian delta dan diikuti dengan penerapan PPKM Darurat sehingga mobilitas masyarakat yang awalnya mengalami pelonggaran kembali harus diperketat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi