Suara.com - Komisi II DPR RI berencana berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas perihal sengketa pemilu umum.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menagtakan saat ini permasalahan sengketa pemilu selalu berlarut dan berkepanjangan.
Sebagai contoh, Doli menceritakan dirinya yang masih mendapatkan sengketa Pilkada di Nias Selatan saat berkunjung ke Sumatra Utara.
"Ini enggak boleh lagi terjadi, semua institusi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pilkada harus jelas. Ini yang nanti ketika jelas, tahapan ini sampai sekian," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Karena itu Doli berkeinginan menyelaraskan tahapan Pemilu melalui koordinasi dengan semua pihak. Termasuk dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
"Iya, rencana kami mau koordinasikan dengan MA, jadi gini saya dari awal katakan Pemilu itu hajatnya kita semua. Bukan hanya hajatnya Komisi II, KPU, atau Mendagri. Tapi hajat kita semua maka semua harus terlibat. Pihak-pihak yang pasti terkait, misalnya satu Bappenas dan Menkeu," kata Doli.
Berita Terkait
-
Bersamaan dengan Ramadan, PDIP Keberatan Usul Pemerintah Gelar Pemilu Mei 2024
-
Junimart Girsang: Harus Ada Kepastian Hukum Tanah untuk Rakyat
-
Waduh! Permohonan Poligami Seorang Wakil Bupati di Sumbar Ditolak Mahkamah Agung
-
Gugat AD/ART Demokrat ke MA, Kubu AHY: Jejak Yusril Sebagai Pejuang Demokrasi Tercoreng
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!