Ketika Pemerintah Papua Nugini Akui Salah Beli Mobil Mewah Maserati

Suara.com - Menteri Keuangan Papua Nugini, John Pundari, mengakui kesalahannya dalam pembelian mobil mewah Maserati untuk KTT APEC 2018, langkah yang memicu kemarahan secara luas, 

Menyadur Guardian Sabtu (2/10/2021), ia menyebut keputusannya saat itu sebagai "kesalahan besar" yang mengerikan, lapor Post Courier.

Kini, ia mengumumkan bahwa setiap unit mewah itu akan dijual dengan harga diskon K400.000 (Rp 1,6 miliar ).

Pemerintah, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Peter O'Neill, membeli mobil-mobil itu masing-masing seharga K500.000 (Rp 2 miliar), menghabiskan total K20 juta (Rp 81,3 miliar).

"Jika kami memiliki pandangan ke depan, Maserati tidak akan dibeli sejak awal. Kami membuat kesalahan yang mengerikan. Jika Anda tidak memiliki dealer Maserati di PNG, tidak ada alasan untuk membeli Maserati,” katanya.

Kendaraan mewah, yang dibeli melalui dealer di Sri Lanka dan diterbangkan dengan sewa jet jumbo, memicu kontroversi luas dalam minggu-minggu menjelang KTT Pemimpin 2018.

Kendaraan itu dibeli untuk para pemimpin dunia yang menghadiri KTT, namun karena kontroversi seputar mereka, beberapa pemimpin seperti Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menolak untuk dikendarai di dalamnya.

Untuk meredam kemarahan publik, menteri APEC saat itu Justin Tkatchenko, berjanji kepada negara itu bahwa kendaraan itu akan “dijual seperti kue panas”. Tiga tahun kemudian, hanya dua yang terjual .

“Pembelian itu menunjukkan kurangnya pandangan ke depan dan mengecewakan, kesiapan yang jelas untuk menyia-nyiakan dana publik, di negara berkembang, di mana barang-barang publik dasar, dari akses jalan hingga layanan kesehatan, secara luas tidak tersedia atau sangat di bawah standar,” kata Paul Barker, direktur eksekutif untuk Institut Urusan Nasional PNG.

Baca Juga: Kaum Muda Papua Nugini Deklarasi Dukung Kemerdekaan Papua Barat

Barker telah menjadi kritikus vokal pembelian dan menyatakan skeptis tentang pernyataan pemerintah akan menemukan pasar untuk mobil setelah APEC berakhir.

Ia mengatakan mobil mewah itu tidak cocok untuk kondisi jalan lokal juga tak ada agen dalam negeri untuk memperbaiki mobil.

Pada 2019, James Marape, menteri keuangan saat itu, dan sekarang perdana menteri, memimpin pers lokal ke gudang Port Moresby di mana kendaraan disimpan, untuk menunjukkan bahwa tidak ada mobil yang hilang atau dicuri dan masih dalam kondisi prima.

Laporan lengkap tentang pengeluaran APEC pemerintah belum dirilis ke publik.