Suara.com - Sejumlah mantan pegawai KPK yang dipecat dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, akhirnya buka suara.
Mereka mengungkapkan, kuat diduga TWK hanya cara untuk melegalisasi penyingkiran penyidik, penyelidik, maupun orang-orang yang berintegritas memberantas korupsi.
Dugaan itu bukan tanpa alasan, karena terdapat sejumlah kejanggalan seputar TWK yang akhirnya diungkap para pegawai.
Kejanggalan itu terdapat saat pembuatan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi alias perkom, pelaksanaannya, hingga pengumuman hasilnya.
"Sejak awal kan dibahas dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait ya dalam forum. Pembahasannya itu terakhir bulan November 2020, itu sudah selesai, sudah finalisasi dan sudah di-upload draft-nya ke portal KPK karena itu ketentuannya, tidak ada soal TWK," kata Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK
Novel melanjutkan, "Ternyata ada hal-hal yang dilakukan dengan, apa namanya ya, saya bisa katakan manipulasilah. Dilakukan dengan ketidakjujuran, dilakukan dengan suatu standar yang tidak jelas hingga kemudian ditentukan ada yang tidak memenuhi syarat dan lain-lain, yang itu tidak ada dasarnya."
Harun Al Rasyid, eks penyidik senior KPK yang dikenal sebagai 'Raja OTT', bahkan mengungkapkan TWK itu hanya diusulkan secara mendadak oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
"Saya juga pernah melakukan konfirmasi ya ke salah satu pimpinan. Saya menanyakan, kenapa bisa ada pasal itu di dalam perkom itu. Nah, dijawab oleh salah satu pimpinan bahwa sebenarnya ya itu hanya kemauan Pak Firli saja yang kemudian membawa itu ke... apa, ke Kemenkumham," kata Harun.
Harun melanjutkan, "Bahkan satu hari sebelum ujian itu kan saya juga, bertemu dengan setidaknya dua pimpinan ya yang menyatakan bahwa 'saya sebenarnya awalnya tak setuju terkait klausul pasal adanya TWK itu' begitu."
Baca Juga: Tiga Hari Dipecat dari KPK, Novel Baswedan Ungkap 2 Hal Penting Dalam Penanganan Korupsi
Untuk mengikuti selengkapkan, sila simak video dokumenter Suara.com berjudul "G30S/TWK Operasi 'Membunuh' KPK", yang tayang perdana Kamis (30/9) pekan lalu:
G30S/TWK Operasi 'Membunuh' KPK Part 1
G30S/TWK Operasi 'Membunuh' KPK Part 2
Berita Terkait
-
Tiga Hari Dipecat dari KPK, Novel Baswedan Ungkap 2 Hal Penting Dalam Penanganan Korupsi
-
Dipecat KPK, Novel: Jangan Terkecoh Kasus Sekedar Ditangani, Pelaku Utama Dilindungi
-
Mantan Pegawai KPK Diajak Gabung Polri, Mekanisme Perekrutan Lagi Diproses
-
Novel Dkk Desak Presiden Batalkan TWK, Ferdinand: Ngerecoki Presiden Saja
-
Cerita Amin, Marbot Masjid Diberangkatkan Umroh Oleh Novel Baswedan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam