Sidang Uji Materi UU Narkotika, Ahli dari Thailand Jelaskan Soal Ganja Keperluan Medis

Legalisaso ganja medis di Thailand rupanya cukup efektif dan berpengaruh terhadap beberapa hal. Misalnya, kualitas tidur pasien jadi meningkat dan perekonomian masyarakat meningkat.

"Setelah pasien mendapatkan obat ini, kualitas tidur meningkat, selain itu, juga meningkatkan perekonomian masyarakat setelah menggunakan untuk tujuan medis," sebut Pakakrong.

Bagaimana Kemanan Dikontrol?

Menurut peraturan di Thailand, ganja masih diregulasi sebagai obat-obatan narkotika. Bahkan, izin untuk keperluan penelitian berbasis medis harus melalui Komite Narkotika Nasional.

Pakakrong mengatakan, pihaknya telah membangun suatu ekosistem untuk menjamin keamanan publik. Ekosistem, dalam konteks ini adalah dengan memberi pelatihan kepada tenaga medis soal penggunaan ganja.

"Kami juga mewajibakan mereka mendaftar dengan pemerintah dan mendapat produk canabis medis yang memenuhi syarat kepada pasien dan kami membangun sistem data elektronik untuk memantau keamanan dan efektivitas produk," lanjut Pakakrong.

Tidak hanya itu, Pakakrong dan rekan-rekan juga selalu melaporkan ke basis data milik Kementerian Kesehatan Publik. Setiap produk yang digunakan akan dilaporkan secara rutin.

Uji Materi

Pemohon uji materi penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayanti.

Baca Juga: BNNK Badung : 70 Persen Penghuni Lapas Kerobokan Terlilit Narkotika

Selanjutnya Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Dalam sidang sebelumnya, 20 April 2021, pemohon menyampaikan narasi ilmiah sehubungan dengan perbandingan dari negara-negara lainnya di dunia yang menggunakan terapi ganja sebagai bagian pengobatan penderita cerebral palsy atau lumpuh otak.

Menurut pemohon, ketentuan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika golongan I.

Sementara dalam sidang Selasa (10/8), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya, yang mewakili pemerintah, menjelaskan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan di Indonesia.

Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak geografis Indonesia, Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan.

Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada hari Selasa (14/9) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan dari tiga orang ahli pemohon berikutnya.