Suara.com - Sudah dua tahun SMKN 64 Jakarta Timur menumpang di gedung sekolah lain. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum juga memberikan solusi mengatasi masalah ini.
Para siswa dan guru SMKN 64 harus menumpang gedung sekolah lain karena lahan bangunan mereka bersengketa pada tahun 2019.
Akibatnya sejak 2017 lalu mereka menumpang pada gedung SMKN 67. Setelah itu siswa dan guru dipindahkan ke Gifted School yang baru rampung dibangun pada tahun 2020.
Bahkan pada tahun 2021 ini, pembangunan gedung SMKN 64 Jakarta kembali tidak dilakukan karena belum ada lokasi baru untuk mengganti lokasi yang bersengketa.
Karena situasi ini, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, menilai Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, tidak memiliki visi dan skala prioritas dalam memimpin Disdik DKI.
"Tahun 2021 ini ada loh anggaran pendidikan untuk membangun sekolah. Harusnya bisa dibangun SMKN 64 Jakarta itu. Apalagi ini sekolah yang sudah punya murid dan menerima murid baru. Harusnya ini jadi prioritas dong," ujar Sulhy ketika dihubungi, Jumat (15/10/2021).
Nahdiana disebut Sulhy seharusnya bisa memanfaatkan waktu luang pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 untuk bersurat ke Badan Aset DKI agar dicarikan lokasi baru untuk SMKN 64.
"Kalau bersurat dari tahun lalu, mungkin sudah dapat lokasi baru dan bisa dibangun di tahun 2021 ini," kata Sulhy.
Karena itu, Sulhy mempertanyakan kinerja Kadisdik DKI yang dianggapnya gagal menentukan skala prioritas.
Baca Juga: Ada ANBK, Disdik DKI Tunda PTM 1.500 Sekolah Selama Sepekan
"Jadi pimpinan itu harus mampu menentukan kebijakan berdasarkan skala prioritas. Ini kan bahaya kalau begini. Peserta didik yang jadi korban. Kadisdik tidak memiliki visi untuk menyelamatkan kegiatan masa depan warga jakarta dalam usia pendidikan kalau begini," tutur Sulhy.
Tak hanya itu, SMKN 64 adalah sekolah kejuruan yang butuh fasilitas khusus seperti lab komputer ketika pembelajaran sudah dilakukan dengan tatap muka. Gubernur Anies Baswedan juga pasti mendukung apabila SMKN 64 Jakarta ingin dibangun secepatnya.
"Komisi E harus bertemu Disdik DKI dan badan aset agar kasus SMKN 64 bisa lekas rampung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto