Suara.com - Sudah dua tahun SMKN 64 Jakarta Timur menumpang di gedung sekolah lain. Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih belum juga memberikan solusi mengatasi masalah ini.
Para siswa dan guru SMKN 64 harus menumpang gedung sekolah lain karena lahan bangunan mereka bersengketa pada tahun 2019.
Akibatnya sejak 2017 lalu mereka menumpang pada gedung SMKN 67. Setelah itu siswa dan guru dipindahkan ke Gifted School yang baru rampung dibangun pada tahun 2020.
Bahkan pada tahun 2021 ini, pembangunan gedung SMKN 64 Jakarta kembali tidak dilakukan karena belum ada lokasi baru untuk mengganti lokasi yang bersengketa.
Karena situasi ini, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, menilai Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana, tidak memiliki visi dan skala prioritas dalam memimpin Disdik DKI.
"Tahun 2021 ini ada loh anggaran pendidikan untuk membangun sekolah. Harusnya bisa dibangun SMKN 64 Jakarta itu. Apalagi ini sekolah yang sudah punya murid dan menerima murid baru. Harusnya ini jadi prioritas dong," ujar Sulhy ketika dihubungi, Jumat (15/10/2021).
Nahdiana disebut Sulhy seharusnya bisa memanfaatkan waktu luang pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 untuk bersurat ke Badan Aset DKI agar dicarikan lokasi baru untuk SMKN 64.
"Kalau bersurat dari tahun lalu, mungkin sudah dapat lokasi baru dan bisa dibangun di tahun 2021 ini," kata Sulhy.
Karena itu, Sulhy mempertanyakan kinerja Kadisdik DKI yang dianggapnya gagal menentukan skala prioritas.
Baca Juga: Ada ANBK, Disdik DKI Tunda PTM 1.500 Sekolah Selama Sepekan
"Jadi pimpinan itu harus mampu menentukan kebijakan berdasarkan skala prioritas. Ini kan bahaya kalau begini. Peserta didik yang jadi korban. Kadisdik tidak memiliki visi untuk menyelamatkan kegiatan masa depan warga jakarta dalam usia pendidikan kalau begini," tutur Sulhy.
Tak hanya itu, SMKN 64 adalah sekolah kejuruan yang butuh fasilitas khusus seperti lab komputer ketika pembelajaran sudah dilakukan dengan tatap muka. Gubernur Anies Baswedan juga pasti mendukung apabila SMKN 64 Jakarta ingin dibangun secepatnya.
"Komisi E harus bertemu Disdik DKI dan badan aset agar kasus SMKN 64 bisa lekas rampung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada