Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai sejumlah anggota kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap seorang pengguna Twitter, menunjukkan sikap anti-kritik.
Sebelumnya, seorang pengguna Twitter dengan akun @fchkautsar diintimidasi pasca mengkritisi kepolisian. Dalam postingannya, ia meminta agar korps Bhayangkara diganti dengan satpam salah satu bank swasta.
“Dari reaktifnya anggota kepolisian di media sosial atas keluhan, sindiran, kritikan publik menunjukkan anggota kepolisian tak siap dengan hal itu. Respons institusi mestinya harus dibedakan dengan respons personal,” kata Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar saat dihubungi Suara.com, Senin (18/10/2021).
Menurut KontaS, seharusnya kritikan itu dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan kepolisian di Tanah Air. Bukan membalasnya dengan intimidasi, sehingga semakin menunjukkan sikap tidak profesional.
“Ketika anggota kepolisian merespons secara personal dengan atribut kelembagaan justru yang terlihat malah tidak profesional ketika harus mengeluarkan ancaman atau intimidasi nonverbal lainnya. Mestinya dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap bentuk pelayanan, bukan ejekan terhadap institusi,” ungkap Rivanlee.
Para anggota kepolisian pun diminta agar dapat membedakan kritikan dengan penghinaan, serta tidak melakukan tindakan yang personal.
“Polri harus memahami bahwa kritik dalam bentuk aksi massa sampai dengan keluhan/sindiran di media sosial adalah varian kritik yang terus tumbuh karena generasi serta variabel lain (seperti, teknologi informasi) terus muncul. Tidak bisa serta merta sepihak subjektif lalu bersikap sewenang-wenang mengancam dan sebagainya,” kata Rivanlee.
Dikhawatirkan, jika anggota kepolisian tidak dapat memaham masukan dari publik sebagai bahan koreksi, maka selamanya kritikan dianggap sebagai ancaman.
“Jika itu tidak dipahami, kritik publik hanya akan terus dianggap sebagai ancaman semata bukan masukan terhadap institusi Polri. Polri harus menyesuaikan responsnya dengan perkembangan serta kultur yang tumbuh. Tidak bisa terus memaksakan penilaian subjektif karena polisi harus bisa melindungi ekspresi warga negara yang menjadi bagian dari hak asasi manusia,” ujar Rivanlee.
Baca Juga: Dapat Ancaman, SAFEnet Terima Aduan Warganet soal Tweet Polisi Diganti Satpam Bank
Diketahui, akun Twitter @fchkautsar menulis kritikannya ke kepolisian pada Rabu (13/10/2021) lalu.
“Polisi se-Indoensia bisa diganti satpam BCA aja gaksih,” tulisnya yang dikutip Suara.com pada Jumat (15/10/2021).
Pasca tulisan itu, dia mendapat sejumlah pesan yang dikirimkan secara personal ke akun Instagram miliknya.
Seperti dari akun Instagram Faisal Basril dengan nama pengguna @fslbsrl yang menuliskan, ‘"Kalo laki selesaikan dengan baku hantam."
Berdasarkan tangkapan layar diunggah @fchkautsar, pengirim pesan itu diduga seorang anggota korps Bhayangkara, merujuk pada foto profilnya yang menggunakan seagam polisi.
Selain itu, @fchkautsar juga mendapatkan pesan intimidasi lainnya, seperti akun @cupsans27, yang mempertanyakan maksud dari tulisannya itu.
Berita Terkait
-
Dapat Ancaman, SAFEnet Terima Aduan Warganet soal Tweet Polisi Diganti Satpam Bank
-
Muncul Ancaman dan Teror Usai Tweet Polisi Diganti Satpam Bank, SAFEnet: Ini Meresahkan
-
Pengguna Twitter Diancam dan Diteror, Buntut Cuitan Minta Polisi Diganti Satpam Bank
-
Presiden Jokowi Didesak Lakukan Percepatan Agenda Reformasi Kepolisian
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?