Suara.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan kebocoran database milik KPAI dan telah diperjualbelikan di RaidForums. Menurutnya, KPAI sudah mengetahui adanya kejadian tersebut dan sudah mengambil langkah-langkah tertentu.
Dia mengatakan, menindaklanjuti peristiwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.
Selain itu pada tanggal 19 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan surat kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
"Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 KPAI juga telah berkirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk tindak lanjut hal dimaksud," kata Susanto lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (21/10/2021).
Menurutnya, Menkominfo juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran database tersebut. Sementara, itu pihak Ditsiber Mabes Polri dan BSSN bersama KPAI juga sudah mengambil langkah-langkah menyelesaikan kasus tersebut.
"Langkah - langkah selanjutnya dan KPAI telah melakukan mitigasi untuk menjaga keamanan data," tuturnya.
Ia mengklaim, dengan adanya peristiwa tersebut tidak mengganggu layanan pengaduan KPAI. "Tidak menggangu layanan pengaduan KPAI. Layanan tetap berjalan dan aman," katanya.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia lagi-lagi terjadi di lembaga pemerintahan. Kali ini, basis data atau database milik KPAI diduga telah diperjualbelikan di RaidForums.
Baca Juga: Data-data yang Bocor dari KPAI Diduga Valid
Database milik KPAI disebut diperdagangkan oleh sebuah akun bernama C77 di RaidForums. Username itu mengunggah dokumen bernama Leaked Database KPAI pada 13 Oktober 2021.
Akun ini juga memberikan tawaran demi menarik perhatian pembeli. Tawaran ini berupa sampel data demi meyakinkan calon pembeli bahwa dokumen tersebut benar adanya.
Berdasarkan penelusuran Suara.com, database diduga merupakan data pribadi warga Indonesia yang pernah mengadu ke KPAI.
Tentu data pribadi yang dijual itu berpotensi disalahgunakan. Apalagi KPAI banyak menerima data pengaduan pelecehan seksual anak.
Data yang dijual berupa nama, nomor KTP, alamat, nomor ponsel, agama, pekerjaan, pendidikan, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sampai domisili tempat tinggal.
Dugaan kebocoran database KPAI ini mendapatkan sorotan tajam warganet. Mereka mengkritik laman daring pemerintah yang dinilai gagal melindungi data warga Indonesia dan menghadapi ancaman peretasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup