Suara.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan kebocoran database milik KPAI dan telah diperjualbelikan di RaidForums. Menurutnya, KPAI sudah mengetahui adanya kejadian tersebut dan sudah mengambil langkah-langkah tertentu.
Dia mengatakan, menindaklanjuti peristiwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan laporan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.
Selain itu pada tanggal 19 Oktober 2021, KPAI telah menyampaikan surat kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
"Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2021 KPAI juga telah berkirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk tindak lanjut hal dimaksud," kata Susanto lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (21/10/2021).
Menurutnya, Menkominfo juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran database tersebut. Sementara, itu pihak Ditsiber Mabes Polri dan BSSN bersama KPAI juga sudah mengambil langkah-langkah menyelesaikan kasus tersebut.
"Langkah - langkah selanjutnya dan KPAI telah melakukan mitigasi untuk menjaga keamanan data," tuturnya.
Ia mengklaim, dengan adanya peristiwa tersebut tidak mengganggu layanan pengaduan KPAI. "Tidak menggangu layanan pengaduan KPAI. Layanan tetap berjalan dan aman," katanya.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia lagi-lagi terjadi di lembaga pemerintahan. Kali ini, basis data atau database milik KPAI diduga telah diperjualbelikan di RaidForums.
Baca Juga: Data-data yang Bocor dari KPAI Diduga Valid
Database milik KPAI disebut diperdagangkan oleh sebuah akun bernama C77 di RaidForums. Username itu mengunggah dokumen bernama Leaked Database KPAI pada 13 Oktober 2021.
Akun ini juga memberikan tawaran demi menarik perhatian pembeli. Tawaran ini berupa sampel data demi meyakinkan calon pembeli bahwa dokumen tersebut benar adanya.
Berdasarkan penelusuran Suara.com, database diduga merupakan data pribadi warga Indonesia yang pernah mengadu ke KPAI.
Tentu data pribadi yang dijual itu berpotensi disalahgunakan. Apalagi KPAI banyak menerima data pengaduan pelecehan seksual anak.
Data yang dijual berupa nama, nomor KTP, alamat, nomor ponsel, agama, pekerjaan, pendidikan, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sampai domisili tempat tinggal.
Dugaan kebocoran database KPAI ini mendapatkan sorotan tajam warganet. Mereka mengkritik laman daring pemerintah yang dinilai gagal melindungi data warga Indonesia dan menghadapi ancaman peretasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang