Suara.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan protokol kesehatan tetap harus diperketat meski kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun. Siti menyebut shaf salat pun belum boleh dirapatkan.
Nadia mengatakan hal ini ditujukan untuk mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19 yang diprediksi beberapa ahli akan terjadi pada akhir tahun 2021.
"Kalau sekarang belum boleh prokes itu dikendorkan, belum boleh jaga jarak itu tidak dilakukan, belum boleh shaf di tempat ibadah dirapatkan kembali," kata Nadia dalam diskusi FMB9-KPCPEN, Jumat (22/10/2021).
Selain itu dia juga menyebut cakupan vaksinasi secara nasional di Indonesia belum mencapai target untuk membuat kekebalan kelompok atau herd immunity.
"Saat ini kita masih berperang melawan covid-19, dan baru 50 persen yang mendapatkan dosis pertama dan ada 68 persen yang masih harus mendapatkan dosis kedua," jelasnya.
Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu mencontohkan di negara dengan cakupan vaksinasi tinggi saja tetap bisa terjadi gelombang ketiga karena pelonggaran protokol kesehatan yang terlalu masif seperti Inggris, Amerika, dan Israel.
"Gelombang ketiga itu adalah sebuah keniscayaan, karena kita lihat salah satu publikasi ilmiah sudah mengatakan bahwa pola penyakit covid-19 ini akan menimbulkan beberapa gelombang," ucapnya.
Dia menyebut gelombang ketiga juga bisa terjadi di Indonesia jika protokol kesehatan di masyarakat semakin lengah, terlebih akan ada libur akhir tahun dan beberapa hari raya keagamaan yang meningkatkan mobilitas.
"Potensi-potensi ini yang menyebabkan keniscayaan akan gelombang ketiga itu pasti terjadi, tentunya kita harus terus menerus mengingat ke masyarakat bahwa pandemi belum selesai," jelasnya.
Baca Juga: Meski Pandemi Covid-19, Penjualan Mobil di Badung Bali Justru Semakin Meningkat
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.237.834 orang Indonesia, masih terdapat 15.594 kasus aktif, 4.079.120 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.120 jiwa meninggal dunia.
Indonesia juga telah menyuntikkan 110,931,375 dosis (53.26 persen) vaksin pertama dan 65,600,310 dosis (31.50 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi