Suara.com - Kementerian Kesehatan menilai lonjakan covid-19 gelombang ketiga adalah sebuah keniscayaan yang mungkin saja terjadi jika masyarakat lengah, alias terlalu euforia dengan penurunan kasus saat ini.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan beberapa ahli telah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan hanya membentuk satu puncak kasus saja.
"Gelombang ketiga itu adalah sebuah keniscayaan, karena kita lihat salah satu publikasi ilmiah sudah mengatakan bahwa pola penyakit covid-19 ini akan menimbulkan beberapa gelombang," kata Nadia dalam diskusi virtual.
Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu mencontohkan di negara dengan cakupan vaksinasi tinggi saja tetap bisa terjadi gelombang ketiga karena pelonggaran protokol kesehatan yang terlalu masif seperti Inggris, Amerika, dan Israel.
"Mereka juga terjadi peningkatan kasus, walaupun kematian dan kesakitannya relatif lebih rendah, jadi sudah ada contoh negara-negara yang masuk gelombang ketiga," ucapnya.
Dia menyebut gelombang ketiga juga bisa terjadi di Indonesia jika protokol kesehatan di masyarakat semakin lengah, terlebih akan ada libur akhir tahun dan beberapa hari raya keagamaan yang meningkatkan mobilitas.
"Potensi-potensi ini yang menyebabkan keniscayaan akan gelombang ketiga itu pasti terjadi, tentunya kita harus terus menerus mengingat ke masyarakat bahwa pandemi belum selesai," jelasnya.
Diketahui, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 4.237.834 orang Indonesia, masih terdapat 15.594 kasus aktif, 4.079.120 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 143.120 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: BPOM AS Beri Izin Edar Suntikan Booster Moderna dan Johnson & Johson
Indonesia juga telah menyuntikkan 110,931,375 dosis (53.26 persen) vaksin pertama dan 65,600,310 dosis (31.50 persen) vaksin kedua kepada masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara total sasaran vaksin adalah 208.265.720 atau 70 persen warga Indonesia yang ditargetkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus selesai dalam waktu satu tahun untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Berita Terkait
-
Meski Pandemi Covid-19, Penjualan Mobil di Badung Bali Justru Semakin Meningkat
-
BPOM AS Beri Izin Edar Suntikan Booster Moderna dan Johnson & Johson
-
Aturan Perjalanan Dilonggarkan di Kepri, Muhamad Bisri: Waspada Gelombang Ketiga COVID-19
-
Negara Miskin Belum Dapat Vaksin, WHO Sebut Pandemi Covid Bakal Berlangsung hingga 2022
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'
-
Jerit Ibunda Korban Salah Tangkap Aksi Demo Agustus, Dua Jari Anaknya Patah Diduga Disiksa Polisi
-
Sabida Thaiseth, Muslimah Pertama di Kabinet Thailand yang Mengusung Wajah Baru Kebudayaan
-
Bonus Rp465 Miliar Atlet SEA Games Cair, Pemerintah Kasih Literasi Keuangan 1,5 Jam
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD