Suara.com - Amerika Serikat pada Selasa (26/10/2021) menyatakan menentang keras rencana Israel memperluas wilayah pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang didudukinya dan bahwa tindakan itu merusak masa depan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Kecaman itu merupakan kritik paling keras yang pernah dilontarkan pemerintah Presiden Joe Biden selama ini terhadap kebijakan Israel menyangkut permukiman.
"Kami sangat risau terhadap rencana pemerintah Israel untuk menambah ribuan unit permukiman besok, Rabu, yang banyak di antaranya berada di Tepi Barat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price saat acara jumpa pers.
"Kami sangat menentang perluasan permukiman, yang betul-betul tidak sejalan dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan menjaga ketenangan, dan langkah itu merusak prospek penyelesaian dua-negara," kata Price.
Kedutaan Israel di Washington belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Israel pada Minggu (24/10) menerbitkan tender pembangunan 1.300 rumah baru di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Otoritas Israel juga diperkirakan akan membahas proposal mengenai pembangunan 3.000 rumah lainnya.
Washington terus menekankan pandangannya secara langsung mengenai masalah itu kepada para pejabat tinggi Israel, kata Price.
Perundingan perdamaian Israel-Palestina yang didukung AS buyar pada 2014.
Baca Juga: Ratusan Model Telanjang di Laut Mati: Selamatkan Lingkungan Lewat Seni
Sebagian besar negara-negara di dunia menganggap pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.
Israel menentang anggapan tersebut.
Pembangunan permukiman oleh Israel merupakan sumber pertentangan antara Israel dan Washington, demikian pula terkait upaya AS untuk membangkitkan kembali kesepakatan nuklir dengan musuh bebuyutan Israel, Iran.
Seorang pejabat tinggi pemerintahan Biden mengatakan pada awal Oktober bahwa Israel menyadari pandangan pemerintah AS soal pentingnya tidak melakukan tindakan "provokatif".
Pejabat itu juga mengatakan Israel tahu bahwa AS tidak menginginkan ada pihak yang merusak upaya mencapai penyelesaian dua-negara bagi Israel dan Palestina. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Ratusan Model Telanjang di Laut Mati: Selamatkan Lingkungan Lewat Seni
-
Perluas Pemukiman Warga Yahudi di Tepi Barat, Israel Dikecam Palestina hingga Yordania
-
PM Israel Sambangi Rusia Bahas Program Nuklir Iran
-
Tuduh Kelompok HAM Palestina Teroris, Israel Dikritik PBB
-
Turki Tangkap 15 Anggota Jaringan Spionase Dinas Rahasia Israel Mossad
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!