Suara.com - Amerika Serikat pada Selasa (26/10/2021) menyatakan menentang keras rencana Israel memperluas wilayah pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang didudukinya dan bahwa tindakan itu merusak masa depan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Kecaman itu merupakan kritik paling keras yang pernah dilontarkan pemerintah Presiden Joe Biden selama ini terhadap kebijakan Israel menyangkut permukiman.
"Kami sangat risau terhadap rencana pemerintah Israel untuk menambah ribuan unit permukiman besok, Rabu, yang banyak di antaranya berada di Tepi Barat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price saat acara jumpa pers.
"Kami sangat menentang perluasan permukiman, yang betul-betul tidak sejalan dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan menjaga ketenangan, dan langkah itu merusak prospek penyelesaian dua-negara," kata Price.
Kedutaan Israel di Washington belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Israel pada Minggu (24/10) menerbitkan tender pembangunan 1.300 rumah baru di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Otoritas Israel juga diperkirakan akan membahas proposal mengenai pembangunan 3.000 rumah lainnya.
Washington terus menekankan pandangannya secara langsung mengenai masalah itu kepada para pejabat tinggi Israel, kata Price.
Perundingan perdamaian Israel-Palestina yang didukung AS buyar pada 2014.
Baca Juga: Ratusan Model Telanjang di Laut Mati: Selamatkan Lingkungan Lewat Seni
Sebagian besar negara-negara di dunia menganggap pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.
Israel menentang anggapan tersebut.
Pembangunan permukiman oleh Israel merupakan sumber pertentangan antara Israel dan Washington, demikian pula terkait upaya AS untuk membangkitkan kembali kesepakatan nuklir dengan musuh bebuyutan Israel, Iran.
Seorang pejabat tinggi pemerintahan Biden mengatakan pada awal Oktober bahwa Israel menyadari pandangan pemerintah AS soal pentingnya tidak melakukan tindakan "provokatif".
Pejabat itu juga mengatakan Israel tahu bahwa AS tidak menginginkan ada pihak yang merusak upaya mencapai penyelesaian dua-negara bagi Israel dan Palestina. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Ratusan Model Telanjang di Laut Mati: Selamatkan Lingkungan Lewat Seni
-
Perluas Pemukiman Warga Yahudi di Tepi Barat, Israel Dikecam Palestina hingga Yordania
-
PM Israel Sambangi Rusia Bahas Program Nuklir Iran
-
Tuduh Kelompok HAM Palestina Teroris, Israel Dikritik PBB
-
Turki Tangkap 15 Anggota Jaringan Spionase Dinas Rahasia Israel Mossad
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak