Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya heran, di tengah-tengah keaktifan partainya menggalakkan kesiapsiagaan bencana masih ada pihak-pihak yang menyerang partainya. Ia mengaku prihatin, karena seharusnya seluruh elemen bangsa saat ini saling membantu.
Hal itu disampaikan Hasto saat membuka acara pelatihan kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena, dan Dampaknya di kantor pusat PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).
Hasto mengatakan partainya selalu memperingati setiap tanggal 26 sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut sudah sesuai dengan arahan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Namun, menurutnya, tengah-tengah keaktifan PDIP menggalakkan kesiapsiagaan bencana, kelestarian lingkungan, dan pandemi Covid-19, Hasto heran dengan adanya pihak-pihak yang menyerang partainya.
"Saya pikir kadang-kadang dunia politik kita ini agak aneh. Ada yang sukanya menyerang, dalam pengertian yang tidak sesuai dalam koridor-koridor yang ada. Tetapi dalam hal yang bagus, justru tidak diikuti. Pak Jokowi bagus-bagus mengadakan upaya untuk mengatasi pandemi, tiba-tiba ada yang menyerang," kata Hasto.
Serangan itu, kata Hasto, juga menimpa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Hasto, posisi itu layak diberikan kepada Megawati mengingat Presiden Kelima RI itu punya mimpi yang kuat untuk meningkatkan riset, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi Indonesia.
"Lalu ada yang melihat itu dalam perspektif politik kekuasaan. Padahal itu murni bertujuan untuk bagaimana Indonesia benar-benar membangun kesadaran penguasaan ilmu teknologi. Sehingga hal-hal positif mari kita angkat. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Itu sebab kalau kemarin saya merespons beberapa serangan itu juga karena itu sudah tidak sabar juga," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengklaim, kampanye negatif terhadap PDIP itu takkan membuat pihaknya berhenti untuk terus bekerja untuk rakyat. Dan menunjukkan komitmen jelas dalam isu lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
Baca Juga: Sebut Ancaman Global Warming Nyata, Megawati: Saya Bukan Menakuti
Kendati begitu, Hasto tak menjelaskan lebih detil terkait siapa yang melakukan penyerangan terhadap partainya. Termasuk pihak mana yang menyerang Megawati ketika dilantik menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Berita Terkait
-
Cegah Polarisasi Masyarakat, PKB Ingin Hadirkan Tiga Poros di Pilpres 2024
-
Sebut Ancaman Global Warming Nyata, Megawati: Saya Bukan Menakuti
-
Mongol Stres Tinggalkan Partai NasDem Berlabuh ke PSI, Alasannya Mengejutkan
-
Tanggapi Sindiran Hasto, Demokrat: Dulu Era SBY Tak Pernah Jelek-jelekan Era Megawati
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check