Pemerintah Diminta Evaluasi Jubir Presiden, Pengamat: Komunikasi Istana Harus Satu Pintu

Suara.com - Posisi Juru Bicara Presiden saat ini kosong selepas Fadjroel Rachman dilantik menjadi menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP). Pemerintah diminta evaluasi, komunikasi dari Istana harus satu pintu.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai, bahwa kontruksi komunikasi politik yang dibangun di Istana sangat tidak jelas. Hal itu ditandai dengan banyaknya komunikasi disampaikan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sekretariat Negara (Setneg) dan jubir presiden.

"Ini kan nggak jelas, siapa yang harus menjelaskan siapa yang membantah, dan kadang beda-beda," kata Ujang kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Untuk itu, Ujang menyarankan kekosongan kursi jubir presiden ini harus jadi bahan evaluasi di Istana. Pasalnya selama ini KSP dan Setneg juga kadang kala dianggap sudah menjadi jubir.

Menurut Ujang, komunikasi politik dari Istana harusnya disampaikan dari satu pintu saja. Figur yang pintar harus bisa mengisi posisi jubir presiden.

"Mestinya ada tapi satu pintu. Kalau ada lalu sosok seperti apa. Yang smart, yang pandai, yang dia bisa mengkomunikasikan kepentingan istana dengan rakyat. Tidak orang yang menggebu-gebu, yang kalau ada orang yang mengkritik menyerang kembali, itukan nggak cocok," tuturnya.

Ujang melihat bahwa kekinian figur-figur yang kerap kali mengkomunikasikan apa yang terjadi di Istana justru bertindak sembarangan. Misalnya jika dikritik justru malah melakukan perlawanan balik.

Untuk itu, jika posisi jubir kembali diisi, harus dijabat oleh orang yang betul-betul pandai menjembatani Istana dengan rakyat.

"Kriteria smart, soal orangnya saya tidak tahu karena hak perogratif presiden yang penting tadi. Orang yang mampu menjembatani komunikasi antara istana dengan rakyat. Bang Fadjroel belum sukses lah, makanya dalam tanda petik dibuang," tandasnya.

Baca Juga: Posisi Jubir Presiden Kosong, Pimpinan DPR Minta Jokowi Pilih Sosok Komunikatif Dan Pintar

Fadjroel Dilantik Jadi Dubes

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dari 17 orang yang dilantik Jokowi adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Sebelum melantik 17 Duta Besar LBBP, Jokowi menanyakan kesediaan para Dubes yang akan dilantik.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara bersediakah saudara -saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.

Bersedia," jawab para Dubes LBBP.

Jokowi kemudian melantik 17 Duta Besar LBBP dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Jokowi saat melantik.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tasa tanggung jawab," ucap para Dubes mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi," sambungnya.

Dalam pelantikan tersebut hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.