Suara.com - Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten (FUIB) dan pengacara Habib Rizieq Shihab dan Munarman mendatangi gedung DPR RI, Senayan, Jakarta untuk mengadu ke Komisi III, Kamis (28/10/2021).
Aduan yang dimaksud berkaitan dengan permasalahan hukum Habib Rizieq Shihab di RS UMMI, dugaan pelanggaran HAM tewasnya 6 Laskar FPI dan kasus baiat terorisme yang menimpa Munarman.
Mereka semua diterima oleh salah satu Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Habiburokhman. Pertemuan atau penyampaian aspirasi para ulama itu dilangsungkan secara tertutup.
Sekretaris FUIB, Ustaz Ahmad Mustofa Warkah, menyampaikan, bahwa pihaknya dalam pertemuan tersebut mengutarakan pernyataan sikap.
"Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi III DPR RI, di mana kami mewakili dari Forum Umat Islam Banten menyatakan pernyataan sikap yang pertama terkait dugaan pelanggaran HAM berat kepada 6 laskar pengawal rombongan Habib Muhammad Rizieq bin Husen bin Shihab," kata Ahmad ditemui usai pertemuan.
"Yang kedua masalah fitnah, kriminalisasi, dan juga terorisasi yang menimpa saudara kami yakni bapak Haji Munarman SH serta terkait daripada kasus rumah sakit UMMI," sambungnya.
Ahmad menyebut, kasus-kasus yang disampaikannya tersebut dianggap sudah bertolak belakang dengan keadilan dan ketetapan Undang-Undang yang berlaku.
Ia berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR RI.
"Kami minta agar Komisi III DPR RI bisa menggunakan dari pada wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara RI khususnya tadi disebutkan," ungkapnya.
Baca Juga: Gus Muhaimin: Makna Ikrar Sumpah Pemuda Harus Disesuaikan dengan Zaman
Sementara itu, salah satu pengacara Habib Rizieq dan Munarman, yakni Aziz Yanuar mengatakan, selain secara lisan aspirasi yang disampaikan, pihaknya juga memberikan sejumlah berkas kepada Anggota Komisi III.
"Aspirasi sudah kami sampaikan tadi secara lisan dan juga secara berkas sudah kami sampaikan, sangat diterima dengan baik Alhamdulillah masih ada wakil-wakil rakyat yang peduli dengan ulama, habaib, dan masyarakat," tandasnya.
Berita Terkait
-
Emak-emak Ikut Demo, Bentangkan Spanduk Jokowi Mundur hingga Poster Bebaskan Habib Rizieq
-
Sidang Unlawful Killing: Pegang Senpi, Polisi Penguntit Rombongan Rizieq Tak Bawa Borgol
-
Berkas Perkara Munarman Dinyatakan Lengkap, Polri Segera Limpahkan Tersangka ke Kejaksaan
-
Segera Diadili di Pengadilan, Kasus Terorisme Munarman Masuki Babak Baru
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!
-
Mau Kucurkan Dana Triliunan ke Bank Jakarta, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Saya Kasih Duit Panik
-
Cak Imin: Semua Pembangunan Pesantren Tanpa Izin Harus Dihentikan Sementara
-
Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional, Tegas Mendagri