Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami laporan Peter Gontha soal dugaan tindak pidana korupsi terkait data penyewaan pesawat Garuda Indonesia (GIAA).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, bahwa keberhasilan lembaga antirasuah dalam mengungkap berbagai modus tindak pidana korupsi tak lepas dari peran aktif masyarakat.
"Karena tak sedikit penanganan perkara di KPK bermula dari adanya laporan masyarakat," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021).
Bukan hanya untuk Peter Gontha, lembaga antirasuah tentunya mempersilahkan seluruh masyarakat bila memiliki data awal dalam pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, tentunya KPK akan menelusuri.
"Masyarakat silakan laporkan kepada kami dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK," ucap Ali.
Laporan terkait dugaan korupsi data pesawat Garuda Indonesia, kata Ali, tentunya KPK terlebih dahulu akan menganalisa dan memverifikasi data tersebut. Selanjutnya tim akan melakukan telaah dan kajian.
Tentunya, kata Ali, bila hasil telaah dan kajian ditemukan adanya unsur pidana. KPK pastikan akan bergerak cepat melakukan pengusutan sesuai prosedur hukum.
"Apabila ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," imbuhnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung Peter Gontha untuk memberikan data penyewaan pesawat Garuda Indonesia (GIAA) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Terbongkar, Ini Penyebab Besarnya Hutang Garuda Indonesia
"Kami sangat mendukung kalau benar Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya.
Tidak hanya itu, ia tanpa ragu menyebut permasalahan keuangan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia buntut dari bisnis ugal-ugalan perusahaan maskapai plat merah itu, terutama terkait penyewaan pesawat.
Menurut dia, Peter Gontha turut serta dalam penyewaan pesawat tersebut dan ikut menandatangani beberapa proyek meskipun ada juga yang tidak ditandatangani.
Tapi beliau ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat, jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris, direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang. Kami support apa yang dilakukan Peter Gontha, termasuk Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," jelas Arya.
Setelah lepas dari jabatan sebagai komisaris Garuda Indonesia, Peter perlahan membeberkan berbagai masalah yang terjadi di perusahaan penerbangan pelat merah itu kepada publik.Peter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK.
Berita Terkait
-
KPK Terus Periksa Pejabat di Tabanan Bali Terkait Kasus DID 2018
-
Terbongkar, Ini Penyebab Besarnya Hutang Garuda Indonesia
-
Kasus Suap Bupati Kuansing, KPK Minta Saksi dari Perusahaan Kooperatif
-
Ada Dugaan Politik Uang, HMI Minta KPK Selidiki Penetapan Wabup Bekasi
-
Buka-bukaan Eks Pejabat Lampung Tengah Serahkan Fee Rp 2 Miliar Demi Jatah DAK Rp 25 M
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak