Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami laporan Peter Gontha soal dugaan tindak pidana korupsi terkait data penyewaan pesawat Garuda Indonesia (GIAA).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, bahwa keberhasilan lembaga antirasuah dalam mengungkap berbagai modus tindak pidana korupsi tak lepas dari peran aktif masyarakat.
"Karena tak sedikit penanganan perkara di KPK bermula dari adanya laporan masyarakat," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021).
Bukan hanya untuk Peter Gontha, lembaga antirasuah tentunya mempersilahkan seluruh masyarakat bila memiliki data awal dalam pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, tentunya KPK akan menelusuri.
"Masyarakat silakan laporkan kepada kami dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK," ucap Ali.
Laporan terkait dugaan korupsi data pesawat Garuda Indonesia, kata Ali, tentunya KPK terlebih dahulu akan menganalisa dan memverifikasi data tersebut. Selanjutnya tim akan melakukan telaah dan kajian.
Tentunya, kata Ali, bila hasil telaah dan kajian ditemukan adanya unsur pidana. KPK pastikan akan bergerak cepat melakukan pengusutan sesuai prosedur hukum.
"Apabila ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," imbuhnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung Peter Gontha untuk memberikan data penyewaan pesawat Garuda Indonesia (GIAA) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca Juga: Terbongkar, Ini Penyebab Besarnya Hutang Garuda Indonesia
"Kami sangat mendukung kalau benar Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya.
Tidak hanya itu, ia tanpa ragu menyebut permasalahan keuangan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia buntut dari bisnis ugal-ugalan perusahaan maskapai plat merah itu, terutama terkait penyewaan pesawat.
Menurut dia, Peter Gontha turut serta dalam penyewaan pesawat tersebut dan ikut menandatangani beberapa proyek meskipun ada juga yang tidak ditandatangani.
Tapi beliau ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat, jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris, direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang. Kami support apa yang dilakukan Peter Gontha, termasuk Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan," jelas Arya.
Setelah lepas dari jabatan sebagai komisaris Garuda Indonesia, Peter perlahan membeberkan berbagai masalah yang terjadi di perusahaan penerbangan pelat merah itu kepada publik.Peter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK.
Berita Terkait
-
KPK Terus Periksa Pejabat di Tabanan Bali Terkait Kasus DID 2018
-
Terbongkar, Ini Penyebab Besarnya Hutang Garuda Indonesia
-
Kasus Suap Bupati Kuansing, KPK Minta Saksi dari Perusahaan Kooperatif
-
Ada Dugaan Politik Uang, HMI Minta KPK Selidiki Penetapan Wabup Bekasi
-
Buka-bukaan Eks Pejabat Lampung Tengah Serahkan Fee Rp 2 Miliar Demi Jatah DAK Rp 25 M
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
800 Polantas Bakal Dikerahkan Blokade Sudirman-Thamrin di Malam Tahun Baru 2026
-
Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum
-
Jangan Terjebak, Ini Skema Rekayasa Lalin Total di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru 2026
-
Viral Dosen UIM Makassar, Ludahi Kasir Perempuan Gegara Tak Terima Ditegur Serobot Antrean
-
Jadi Wilayah Paling Terdampak, Bantuan Akhirnya Tembus Dusun Pantai Tinjau Aceh Tamiang
-
Elite PBNU Sepakat Damai, Gus Ipul: Di NU Biasa Awalnya Gegeran, Akhirnya Gergeran
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang