Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sedang menjadi sorotan warganet usai mengunggah cuitan tentang pembangunan dan deforestasi.
Lewat beberapa cuitan yang diunggah pada Rabu (3/11/2021) Siti Nurbaya menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan).
Hal itu oleh warganet dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti Nurbaya dalam cuitannya, dikutip suara.com, Kamis (4/11/2021).
Selanjutnya, Siti Nurbaya juga menyebut bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah tindakan yang melawan mandat UUD 1945.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.
Kritik publik
Merespons cuitan-cuitan tersebut, sebagian besar warganet menuliskan komentar dengan nada penuh kritik. Salah satu akun yang menyampaikan kritik ialah akun Twitter @Okkymandasari.
Ia menyebut presiden telah menutupi aib, namun justru dibuka oleh menteri LHK.
Baca Juga: Pengamat: Sangat Tepat Jika Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Mati Narkoba Merry Utami
"Pak Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya," ujarnya dalam sebuah cuitan.
Beberapa warganet lain juga memberikan komentar pedas terhadap cuitan Menteri LHK.
"Izin revisi tweet-nya: Pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak sebanding dengan potensi krisis ekologis masif yang bisa memusnahkan manusia kurang dari satu abad ke depan. Menghentikan deforestasi dan membabat emisi adalah satu-satunya cara untuk kemanusiaan bisa bertahan," tulis salah satu warganet.
"Menabrakkan 'pembangunan' dengan lingkungan hidup atas nama kesejahteraan rakyat adalah omong kosong. Lingkungan hidup lestari adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat adat, juga seluruh rakyat, karena perubahan iklim mengancam nyawa semua orang. Jadi, pembangunan itu buat siapa, sebenarnya?" tulis warganet lain.
"Saya cukup mengikuti perjalanan rumusan teknokratik yang dikelola KLHK di COP. Sebetulnya poinnya adalah tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan dengan pendekatan lestari. Kalau utas tweetnya bisa lebih baik kayanya nggak blunder kaya gini sih. Haha," ujar salah satu warganet.
Pernyataan Presiden Jokowi soal deforestasi
Berita Terkait
-
Jokowi Tanam Mangrove Di Taman Hutan Bakau Pertama Di Abu Dhabi
-
Kemesraan Hubungan Indonesia-UEA Lewat Jalan Hingga Masjid Joko Widodo
-
Menteri LHK Sebut Pembangunan Jalan Terus Meski Deforestasi, Warganet Beri Tanggapan Sinis
-
Jadi Nama Jalan Tol Di Indonesia, Jokowi Undang Pangeran MBZ Ke KTT G20 Bali Tahun Depan
-
Pengamat: Sangat Tepat Jika Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Mati Narkoba Merry Utami
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela