Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sedang menjadi sorotan warganet usai mengunggah cuitan tentang pembangunan dan deforestasi.
Lewat beberapa cuitan yang diunggah pada Rabu (3/11/2021) Siti Nurbaya menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan).
Hal itu oleh warganet dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti Nurbaya dalam cuitannya, dikutip suara.com, Kamis (4/11/2021).
Selanjutnya, Siti Nurbaya juga menyebut bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah tindakan yang melawan mandat UUD 1945.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.
Kritik publik
Merespons cuitan-cuitan tersebut, sebagian besar warganet menuliskan komentar dengan nada penuh kritik. Salah satu akun yang menyampaikan kritik ialah akun Twitter @Okkymandasari.
Ia menyebut presiden telah menutupi aib, namun justru dibuka oleh menteri LHK.
Baca Juga: Pengamat: Sangat Tepat Jika Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Mati Narkoba Merry Utami
"Pak Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya," ujarnya dalam sebuah cuitan.
Beberapa warganet lain juga memberikan komentar pedas terhadap cuitan Menteri LHK.
"Izin revisi tweet-nya: Pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak sebanding dengan potensi krisis ekologis masif yang bisa memusnahkan manusia kurang dari satu abad ke depan. Menghentikan deforestasi dan membabat emisi adalah satu-satunya cara untuk kemanusiaan bisa bertahan," tulis salah satu warganet.
"Menabrakkan 'pembangunan' dengan lingkungan hidup atas nama kesejahteraan rakyat adalah omong kosong. Lingkungan hidup lestari adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat adat, juga seluruh rakyat, karena perubahan iklim mengancam nyawa semua orang. Jadi, pembangunan itu buat siapa, sebenarnya?" tulis warganet lain.
"Saya cukup mengikuti perjalanan rumusan teknokratik yang dikelola KLHK di COP. Sebetulnya poinnya adalah tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan dengan pendekatan lestari. Kalau utas tweetnya bisa lebih baik kayanya nggak blunder kaya gini sih. Haha," ujar salah satu warganet.
Pernyataan Presiden Jokowi soal deforestasi
Dalam sebuah cuitan yang terkait dengan KTT G20 di Roma, Italia, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia memiliki arti strategis dalam upaya menangani perubahan iklim.
"Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Inilah yang antara lain saya sampaikan dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, hari ini," tulis akun Twitter resmi Presiden Jokowi pada Minggu (31/10/2021).
Jokowi menyebut deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dan berharap G20 memimpin dunia mengatasi isu perubahan iklim.
"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah 20 tahun terakhir. Indonesia telah merehabilitasi 3 juta ha lahan kritis pada 2010-2019. Indonesia ingin G20 memimpin dunia mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," lanjutynya.
Berita Terkait
-
Jokowi Tanam Mangrove Di Taman Hutan Bakau Pertama Di Abu Dhabi
-
Kemesraan Hubungan Indonesia-UEA Lewat Jalan Hingga Masjid Joko Widodo
-
Menteri LHK Sebut Pembangunan Jalan Terus Meski Deforestasi, Warganet Beri Tanggapan Sinis
-
Jadi Nama Jalan Tol Di Indonesia, Jokowi Undang Pangeran MBZ Ke KTT G20 Bali Tahun Depan
-
Pengamat: Sangat Tepat Jika Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Mati Narkoba Merry Utami
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kader PSI Dian Sandi Bela Ustaz Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji: Dia Korban, Bukan Pelaku
-
Tak Hanya Bagi Ojol, Cak Imin Dorong Ada Potong Iuran BPJS-TK Untuk Pelaku UMKM
-
Drama Copot Kepsek Viral, Wali Kota Prabumulih Akhirnya Minta Maaf: Anak Bawa Mobil Itu Hoaks
-
Terpecah! Komunitas URC Jaksel Ogah Ikut Demo Hari Ini: Mereka Bukan Ojol Sejati
-
Demo 17 September: Massa Ojol dan Mahasiswa Kepung DPR, Tuntut Menhub Dudy Dicopot!
-
Ojol Bakal Demo di Tiga Titik Hari Ini, Masyarakat Diminta Cari Transportasi Lain
-
Turunkan Ribuan Pasukan, Polisi Larang Massa Ojol Bakar Ban hingga Tutup Jalan Selama Demo!
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider