Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum bisa memastikan pelantikan Panglima TNI dilaksanakan pada Senin (8/11/2021). Pasalnya pada Senin depan, Presiden Joko Widodo masih dalam masa karantina usai lawatan ke luar negeri. Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.
"Ya semuanya sudah dihitung. Pasti itu akan ada persyaratan-persyaratan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Menurut Moeldoko, tradisi yang selama ini berjalan di lingkungan TNI, masa pensiun tidak berdasarkan bulan. Masa jabatan Panglima dapat diperpanjang hingga satu bulan ke depan, sehingga tidak ada kekosongan komando di TNI.
"Tradisi di TNI selama ini, pada saat seseorang itu lahir pada November ya bisa diberi waktu sampai 1 Desember untuk melakukan pergantian," ujar dia.
"Jadi tidak pada hari lahirnya langsung serah terima, tidak seperti itu. Sehingga tidak ada istilah kosongan itu," sambungnya.
Selain itu, kata dia, pemilihan Panglima TNI dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ada perubahan.
"Hanya persoalannya mungkin efektivitas waktu seoptimal mungkin, sehingga memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya harus dijalankan oleh DPR," tuturnya.
Karena itu, kata Moeldoko, DPR harus memperhatikan efektivitas waktu. Sehingga semua persyaratan terpenuhi dan tes uji kelayakan Panglima TNI berjalan dengan baik.
"Kan sebelumnya itu menjadi isu yang dipahami oleh semuanya dan itu harus dilakukan, tinggal kapan waktunya, maka dengan adanya ketetapan ini semuanya sudah pada posisi siap. Sehingga tidak memerlukan hal yang istimewa untuk menangani persoalan itu," katanya.
Baca Juga: Absen di Pembukaan Peparnas Papua, Presiden Jokowi Minta Maaf
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perka akan dilakukan secara terbuka. Diketahui fit and proper test itu akan dilaksanakan pada Sabtu (6/11) mendatang.
Kendati digelar secara terbuka, Meutya menegaskan bahwa akan ada juga sesi yang dilakukan secara tertutup.
"RDPU dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal hal strategis," kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (5/11).
Ia mengatakan, proses fit and proper test itu akan dilaksanakan dan dihadiri langsung secara fisik oleh Andika. Setelah fit and proper, Komisi I masih mengadakan rapat terlebih dahulu untuk pemeberian persetujuan pada Sabtu siang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta