Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengatakan Kerajaan Malaysia menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri jiran.
Hal ini disampaikan Dato' Sri saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
"Mengenai TKI atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Saya memberi jaminan kebajikan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia akan kita jaga sebaik mungkin," kata Dato' Sri.
Dato' Sri menuturkan pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia membuka layanan aduan secara langsung dari para PMI yang tidak puas dengan majikan mereka. Seperti masalah keterlambatan gaji hingga penganiyaan oleh majikan.
"Jika ada isu kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan atau employer mereka, mereka boleh membuat aduan direct kepada kementerian sumber daya Malaysia," ujarnya.
"Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya mengenai gaji dan lain-lain perkara yang selama ini mereka tidak dapat membuat aduan," sambungnya.
Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement/TCA, Dato' Sri telah bersepakat dengan Jokowi untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai masalah tersebut.
"Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia," tutur dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan PM Da'to Sri salah satunya membahas mengenai pentingnya kerja sama perlindungan WNI yang berada di Malaysia.
Baca Juga: Terima Kunjungan PM Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan WNI dan Pemulihan Ekonomi
"Saya mendorong kiranya MoU perlindungan tenaga kerja Indonesia domestik segera diselesaikan," tutur Jokowi.
Jokowi dan PM Da'to Sri juga membahas mengenai izin community learning center di Semenanjung, bisa segera diberikan sesuai prinsip hak pendidikan bagi semua.
Selain itu, Jokowi meminta kepada Da'to Sri untuk mempercepat penyelesaian negosiasi batas negara, baik darat maupun laut antara Indonesia-Malaysia.
"Karena ini sudah agak lama progresnya kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," tuturnya.
Terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Jokowi menyambut baik angka perdagangan Indonesia-Malaysia yang mencapai 49 persen pada periode Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Sudah sepakat dibuat travel corridor arrangement yang secara bertahap kami buka satu per satu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto