Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengatakan Kerajaan Malaysia menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri jiran.
Hal ini disampaikan Dato' Sri saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
"Mengenai TKI atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Saya memberi jaminan kebajikan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia akan kita jaga sebaik mungkin," kata Dato' Sri.
Dato' Sri menuturkan pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia membuka layanan aduan secara langsung dari para PMI yang tidak puas dengan majikan mereka. Seperti masalah keterlambatan gaji hingga penganiyaan oleh majikan.
"Jika ada isu kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan atau employer mereka, mereka boleh membuat aduan direct kepada kementerian sumber daya Malaysia," ujarnya.
"Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya mengenai gaji dan lain-lain perkara yang selama ini mereka tidak dapat membuat aduan," sambungnya.
Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement/TCA, Dato' Sri telah bersepakat dengan Jokowi untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai masalah tersebut.
"Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia," tutur dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan PM Da'to Sri salah satunya membahas mengenai pentingnya kerja sama perlindungan WNI yang berada di Malaysia.
Baca Juga: Terima Kunjungan PM Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan WNI dan Pemulihan Ekonomi
"Saya mendorong kiranya MoU perlindungan tenaga kerja Indonesia domestik segera diselesaikan," tutur Jokowi.
Jokowi dan PM Da'to Sri juga membahas mengenai izin community learning center di Semenanjung, bisa segera diberikan sesuai prinsip hak pendidikan bagi semua.
Selain itu, Jokowi meminta kepada Da'to Sri untuk mempercepat penyelesaian negosiasi batas negara, baik darat maupun laut antara Indonesia-Malaysia.
"Karena ini sudah agak lama progresnya kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," tuturnya.
Terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Jokowi menyambut baik angka perdagangan Indonesia-Malaysia yang mencapai 49 persen pada periode Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Sudah sepakat dibuat travel corridor arrangement yang secara bertahap kami buka satu per satu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Kejagung Ungkap Alasan Suryo Utomo Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Manipulasi Pajak
-
Sosok Kerry Adrianto Riza, Putra 'Raja Minyak' Bantah Korupsi Rp285 T: Ini Fitnah Keji!
-
Gus Tajul kepada Gus Yahya: Kalau Syuriah PBNU Salah, Tuntut Kami di Majelis Tahkim
-
DPRD DKI Coret Pasal Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah, Kemendagri Jadi Penentu
-
Mendagri Terima Penghargaan dari Detikcom: Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
-
Anggota DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Restoran, Korban Dipukul Botol hingga Dihajar Kursi!
-
Gus Tajul Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Sah, Meski Tanpa Stempel Resmi PBNU
-
Pemerintah Usul Hapus Pidana Minimum Kasus Narkotika, Lapas Bisa 'Tumpah' Lagi?
-
Heboh SE Pencopotan Gus Yahya, Komando PBNU Diambil Alih KH Miftachul Akhyar
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis