Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengatakan Kerajaan Malaysia menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri jiran.
Hal ini disampaikan Dato' Sri saat jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
"Mengenai TKI atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Saya memberi jaminan kebajikan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia akan kita jaga sebaik mungkin," kata Dato' Sri.
Dato' Sri menuturkan pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia membuka layanan aduan secara langsung dari para PMI yang tidak puas dengan majikan mereka. Seperti masalah keterlambatan gaji hingga penganiyaan oleh majikan.
"Jika ada isu kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan atau employer mereka, mereka boleh membuat aduan direct kepada kementerian sumber daya Malaysia," ujarnya.
"Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya mengenai gaji dan lain-lain perkara yang selama ini mereka tidak dapat membuat aduan," sambungnya.
Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement/TCA, Dato' Sri telah bersepakat dengan Jokowi untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai masalah tersebut.
"Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia," tutur dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan PM Da'to Sri salah satunya membahas mengenai pentingnya kerja sama perlindungan WNI yang berada di Malaysia.
Baca Juga: Terima Kunjungan PM Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan WNI dan Pemulihan Ekonomi
"Saya mendorong kiranya MoU perlindungan tenaga kerja Indonesia domestik segera diselesaikan," tutur Jokowi.
Jokowi dan PM Da'to Sri juga membahas mengenai izin community learning center di Semenanjung, bisa segera diberikan sesuai prinsip hak pendidikan bagi semua.
Selain itu, Jokowi meminta kepada Da'to Sri untuk mempercepat penyelesaian negosiasi batas negara, baik darat maupun laut antara Indonesia-Malaysia.
"Karena ini sudah agak lama progresnya kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," tuturnya.
Terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Jokowi menyambut baik angka perdagangan Indonesia-Malaysia yang mencapai 49 persen pada periode Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Sudah sepakat dibuat travel corridor arrangement yang secara bertahap kami buka satu per satu," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
Gaji ASN Gorontalo Macet di Awal 2026, Ini Fakta-faktanya
-
Viral Ratusan Ton Bantuan Korban Banjir Bireuen Ternyata Menumpuk Rapi di Gudang BPBD!
-
Wajahnya Terekam Jelas! Begal Payudara Sasar Pelajar SMP di Jakbar, Korban Sampai Trauma
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia