Perintah Moeldoko, KSP Siap Jadi Rumah Terakhir Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Joanes Joko mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan berbagai elemen masyarakat untuk menggelar audiensi. Mereka juga disebut bisa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Joko mengatakan hal itu sesuai dengan perintah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ini bertujuan agar KSP menjadi rumah terakhir penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pada kegiatan ini Joko merespon pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM Unsri) Dwiki Sandy soal tindaklanjut 12 tuntutan mahasiswa mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi - Ma’ruf.

"Kami sudah bertemu langsung BEM SI. KSP juga mempersilakan berbagai elemen masyarakat untuk hadir ke kantor kami membahas tuntutan tersebut," ujar Joko saat menghadiri program KSP Mendengar di Palembang, Sumatera Selatan dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Joko mengklaim KSP bakal selalu menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat melalui program KSP Mendengar.

Bahkan kata dia, kegiatan yang berlangsung di Palembang, dihadiri oleh 71 peserta yang mewakili beragam kelompok mahasiswa, kelompok pelajar, media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah soal banyaknya program di Kementerian Sosial yang membuat masyarakat bingung.

Kondisi tumpang tindih dan tidak efektifnya program ini diungkapkan oleh Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Sumsel, Umar.

"Misalnya bantuan UMKM tapi diberikan pada masyarakat yang mampu, BPNT di lapangan tidak diberikan secara penuh (banyak dipotong). Mohon ditinjau implementasinya di lapangan," tutur Umar.

Baca Juga: WNA Asal China Diduga Otak Pendiri KSP Pinjol Ilegal Ditangkap di Bandara

Umar juga mencontohkan seperti laporan Amir Iskandar dari LMND. Saat itu ia meminta pemerintah memfasilitasi generasi muda yang membuka usaha karena kesulitan mendapat pekerjaan.

Termasuk persoalan harga karet yang sulit naik di atas Rp 10.000 per kilogram.

Dari beragam masukan yang didapatkan, KSP menegaskan akan menampung dan membahasnya kepada kementerian/lembaga terkait.

"Terlebih, tugas pokok dan fungsi KSP yaitu debottlenecking dan memastikan Visi dan Misi Presiden terlaksana," kata Joko.