Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar anggaran Pemilu 2024 disusun lebih efisien. Permintaan tersebut dilakukan mengingat keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi.
Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid usai pihaknya melakukan audiensi dengan Jokowi di Istana pada Kamis (11/11/2021) kemarin.
"Presiden juga menyampaikan saran agar anggaran pemilu 2024 disusun lebih efisien, karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi," kata Pramono kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Selain itu Pramono menyebut kalau Kepala Negara juga meminta KPU untuk membuat dua simulasi anggaran jika pandemi dan jika tidak pandemi.
"Menanggapi saran Presiden tersebut, KPU akan menindaklanjuti dengan membuat simulasi anggaran," ungkapnya.
Selain itu, Pramono menjelaskan KPU dalam audiensi menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajiban.
"Dalam audiensi tersebut, KPU melaporkan soal DPT, jumlah paslon, SDM, anggaran, sengketa di MK, pengaturan soal protokol kesehatan, tingkat partisipasi, dan sebagainya," tuturnya.
Menanggapi laporan KPU, Jokowi disebut mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020 dengan partisipasi pemilih tinggi namun tanpa peningkatan kasus covid-19 secara nasional.
"Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa KPU akan mampu melaksanakan pemilu 2024 karena sukses menyelenggarakan pemilu 2019 yang serentak dan Pilkada 2020 di tengah pandemi," tandasnya.
Baca Juga: Jadwal Pemilu 2024 Tak Kunjung Ada Kejelasan, KPU Bantah Ada Deadlock
Berita Terkait
-
Resmikan Sirkuit Mandalika, Jokowi: Siap Digunakan untuk Ajang Kelas Dunia
-
KPU Didesak Segera Tetapkan Tanggal Penyelenggaraan Pemilu 2024
-
Jadwal Pemilu 2024 Tak Kunjung Ada Kejelasan, KPU Bantah Ada Deadlock
-
Resmikan Sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi: Kita Harap Muncul Titik Ekonomi Baru
-
Aksi Jokowi Naik Motor Balap Jajal Sirkuit Mandalika
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!
-
Profil Bripda Muhammad Rio: Eks Brimob Polda Aceh yang Membelot Jadi Tentara Rusia
-
KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian
-
Cak Imin Pastikan Bantuan BPJS Tepat Sasaran, Masyarakat Miskin Tetap Bisa Berobat