Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar anggaran Pemilu 2024 disusun lebih efisien. Permintaan tersebut dilakukan mengingat keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi.
Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid usai pihaknya melakukan audiensi dengan Jokowi di Istana pada Kamis (11/11/2021) kemarin.
"Presiden juga menyampaikan saran agar anggaran pemilu 2024 disusun lebih efisien, karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi," kata Pramono kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Selain itu Pramono menyebut kalau Kepala Negara juga meminta KPU untuk membuat dua simulasi anggaran jika pandemi dan jika tidak pandemi.
"Menanggapi saran Presiden tersebut, KPU akan menindaklanjuti dengan membuat simulasi anggaran," ungkapnya.
Selain itu, Pramono menjelaskan KPU dalam audiensi menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajiban.
"Dalam audiensi tersebut, KPU melaporkan soal DPT, jumlah paslon, SDM, anggaran, sengketa di MK, pengaturan soal protokol kesehatan, tingkat partisipasi, dan sebagainya," tuturnya.
Menanggapi laporan KPU, Jokowi disebut mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020 dengan partisipasi pemilih tinggi namun tanpa peningkatan kasus covid-19 secara nasional.
"Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa KPU akan mampu melaksanakan pemilu 2024 karena sukses menyelenggarakan pemilu 2019 yang serentak dan Pilkada 2020 di tengah pandemi," tandasnya.
Baca Juga: Jadwal Pemilu 2024 Tak Kunjung Ada Kejelasan, KPU Bantah Ada Deadlock
Berita Terkait
-
Resmikan Sirkuit Mandalika, Jokowi: Siap Digunakan untuk Ajang Kelas Dunia
-
KPU Didesak Segera Tetapkan Tanggal Penyelenggaraan Pemilu 2024
-
Jadwal Pemilu 2024 Tak Kunjung Ada Kejelasan, KPU Bantah Ada Deadlock
-
Resmikan Sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi: Kita Harap Muncul Titik Ekonomi Baru
-
Aksi Jokowi Naik Motor Balap Jajal Sirkuit Mandalika
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Induk Kramat Jati Berhasil Dibersihkan
-
Tepis Isu Menyerah, Kaposwil Safrizal Jelaskan Lagi Progres Pembersihan Pasca-Banjir Aceh