Anggota DK PBB Perdebatkan Nasib Pengungsi di Perbatasan Belarus-Polandia

Suara.com - Dalam bantahannya, sekutu Belarus, Rusia, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab mengapa orang-orang ini meninggalkan rumah mereka dan negara mana yang hancurkan tanah air mereka.

Negara-negara Barat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rusia pada hari Kamis (11/11) membahas siapa yang harus bertanggung jawab atas meningkatnya krisis pengungsi di perbatasan Polandia-Belarus.

Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Irlandia, Norwegia, Estonia, dan Albania menyalahkan Presiden Belarus Alexander Lukashenko atas situasi mengerikan yang terjadi di sana.

"Kami mengutuk instrumentalisasi manusia yang hidup dan kesejahteraannya dipertaruhkan untuk tujuan politik oleh Belarus," kata negara-negara tersebut.

Mereka mengklaim Minsk bertujuan untuk "menggoyahkan negara-negara tetangga dan perbatasan UE (Uni Eropa)" sembari mengalihkan perhatian dari kian meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.

Negara-negara Barat menyebut perilaku Belarus "tidak dapat diterima" dan mendesak adanya tanggapan yang kuat dari dunia internasional.

Lukashenko dituduh menerbangkan migran dan pengungsi ke Eropa dari negara-negara Timur Tengah seperti Irak.

Presiden Belarus itu diduga menggunakan taktik ini untuk menghukum UE karena telah dijatuhi sanksi oleh Barat.

Rusia yang adalah sekutu Belarus langsung membantah tuduhan tersebut. Wakil duta besar Moskow untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa negara-negara Barat "memiliki semacam kecenderungan masokis karena mengangkat topik yang sangat memalukan bagi Uni Eropa ini di hadapan kita sangatlah berani."

Baca Juga: Warga Lokal Bingung atas Krisis Migran di Perbatasan Belarus-Polandia

Dia mengatakan Belarus dan Rusia sama sekali tidak membantu para migran dan pengungsi datang ke Eropa.

"Ini bukan pertama kalinya UE menghadapi krisis seperti itu," kata Polyanskiy.

"Harus ada yang memperhatikan alasan mengapa orang-orang ini meninggalkan negara asal mereka, siapa yang bertanggung jawab atas krisis ini, dan negara mana yang menghancurkan tanah air mereka."

Mendagri Jerman: Ini "cara berpolitik yang sangat buruk"

Dalam komentar terpisah yang diterbitkan pada hari Jumat (12/11), Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer mengatakan kepada penerbit surat kabar terbesar ketiga di Jerman, Funke Mediengruppe, bahwa "Polandia menjalankan pelayanan penting untuk seluruh Eropa" dengan melindungi perbatasan luar UE.

Seehofer mengatakan UE harus berdiri bersama dengan Polandia dalam menangani situasi ini.

Lebih lanjut ia juga menyebut bahwa dugaan pemanfaatan para pengungsi oleh Lukashenko untuk mengacaukan Uni Eropa sebagai "cara berpolitik yang sangat buruk."

Seruan untuk lebih menekan Lukashenko

Sementara itu, pemimpin oposisi Belarus yang berada dalam pengasingan Sviatlana Tsikhanouskaya mengatakan kepada DW pada hari Kamis bahwa Jerman dan negara-negara Barat lainnya harus memberikan lebih banyak tekanan ekonomi dan politik kepada Lukashenko.

Saat ditanya tanggapannya atas dukungan pemerintah Jerman dan Kanselir Merkel atas perjuangannya, Tsikhanouskaya menjawab bahwa dia "berterima kasih atas dukungan apa pun yang diberikan oleh negara mana pun."

Pada saat yang sama, dia menambahkan bahwa ada "lebih banyak hal yang bisa dilakukan."

"Itu sebabnya kami terus berkomunikasi dengan Bundestag, dengan pemerintah Jerman, mungkin juga dengan pemerintah (Jerman) di masa depan untuk menempatkan Belarus sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri, untuk lebih berani dalam tindakan, lebih berani dalam resolusi," katanya.

Tsikhanoukaya juga telah bertemu dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada hari Kamis untuk membahas apa yang disebut sebagai "serangan hibrida diktator Belarus."

Latar belakang ketegangan UE dan Belarus Dalam pemilihan presiden tahun lalu, Lukashenko mengalahkan Tsikhanouskaya, dengan kemenangan telak.

Namun negara-negara Barat menganggap kemenangan ini tidak sah dan penuh laporan tentang terjadinya kecurangan.

Sejak itu, Lukashenko telah merepresi kelompok oposisi dan media. Pemilihan kontroversial itu, ditambah pula pendaratan paksa atas perintah negara terhadap maskapai asal Irlandia Ryanair di wilayah udara Belarus pada bulan Mei, telah menyebabkan krisis antara UE dan Minsk.

Lukashenko mengatakan pada hari Kamis bahwa ia berpotensi menghentikan transit gas alam ke Eropa jika UE menerapkan sanksi tambahan, tapi Tsikhanouskaya ragu ia akan benar-benar melakukannya. ae/vlz (AFP, Reuters, dpa)