Suara.com - Dalam bantahannya, sekutu Belarus, Rusia, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab mengapa orang-orang ini meninggalkan rumah mereka dan negara mana yang hancurkan tanah air mereka.
Negara-negara Barat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rusia pada hari Kamis (11/11) membahas siapa yang harus bertanggung jawab atas meningkatnya krisis pengungsi di perbatasan Polandia-Belarus.
Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Irlandia, Norwegia, Estonia, dan Albania menyalahkan Presiden Belarus Alexander Lukashenko atas situasi mengerikan yang terjadi di sana.
"Kami mengutuk instrumentalisasi manusia yang hidup dan kesejahteraannya dipertaruhkan untuk tujuan politik oleh Belarus," kata negara-negara tersebut.
Mereka mengklaim Minsk bertujuan untuk "menggoyahkan negara-negara tetangga dan perbatasan UE (Uni Eropa)" sembari mengalihkan perhatian dari kian meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.
Negara-negara Barat menyebut perilaku Belarus "tidak dapat diterima" dan mendesak adanya tanggapan yang kuat dari dunia internasional.
Lukashenko dituduh menerbangkan migran dan pengungsi ke Eropa dari negara-negara Timur Tengah seperti Irak.
Presiden Belarus itu diduga menggunakan taktik ini untuk menghukum UE karena telah dijatuhi sanksi oleh Barat.
Rusia yang adalah sekutu Belarus langsung membantah tuduhan tersebut. Wakil duta besar Moskow untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa negara-negara Barat "memiliki semacam kecenderungan masokis karena mengangkat topik yang sangat memalukan bagi Uni Eropa ini di hadapan kita sangatlah berani."
Baca Juga: Warga Lokal Bingung atas Krisis Migran di Perbatasan Belarus-Polandia
Dia mengatakan Belarus dan Rusia sama sekali tidak membantu para migran dan pengungsi datang ke Eropa.
"Ini bukan pertama kalinya UE menghadapi krisis seperti itu," kata Polyanskiy.
"Harus ada yang memperhatikan alasan mengapa orang-orang ini meninggalkan negara asal mereka, siapa yang bertanggung jawab atas krisis ini, dan negara mana yang menghancurkan tanah air mereka."
Mendagri Jerman: Ini "cara berpolitik yang sangat buruk"
Dalam komentar terpisah yang diterbitkan pada hari Jumat (12/11), Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer mengatakan kepada penerbit surat kabar terbesar ketiga di Jerman, Funke Mediengruppe, bahwa "Polandia menjalankan pelayanan penting untuk seluruh Eropa" dengan melindungi perbatasan luar UE.
Seehofer mengatakan UE harus berdiri bersama dengan Polandia dalam menangani situasi ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!